Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah menegaskan pembentukan induk usaha atau holding badan usaha milik negara dilakukan dengan tujuan utama untuk efisiensi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan penggabungan usaha milik negara dilakukan agar jumlah perusahaan lebih sedikit, namun dengan nilai aset yang besar.
Kendati demikian, kegiatan usaha korporasi tetap berjalan seperti sebelumnya. Pernyataan tersebut tak keliru mengingat Kementerian BUMN berencana membentuk holding sesuai fokus bisnis masing-masing perusahaan.
"Ya tentu usaha itu untuk jumlahnya dikecilkan, tapi kegiatannya tetap. [Tujuannya] efisiensi," katanya, Senin(1/2/2016).
Dalam pemberitaan sebelumnya, Kementerian BUMN mempertimbangkan pembentukan sekitar 15 holding BUMN dalam kurun 2015-2019 sebagai bagian dari upaya menjadikan BUMN garda terdepan pembangunan nasional.
Berdasarkan salinan dokumen peta-jalan BUMN milik Kementerian BUMN yang diperoleh Bisnis, pemerintah telah menyiapkan serangkaian rencana jangka panjang, termasuk mengurangi jumlah BUMN dari 118 pada saat ini melalui pembentukan holding.
Holding BUMN yang disiapkan antara lain sektor pariwisata, logistik, pangan, perkebunan, pupuk, farmasi, pelabuhan, konstruksi dan infrastruktur, konektivitas, tambang, pertahanan strategis, reasuransi, industri berat, asuransi umum, perbankan dan jasa survei.
Fajar Harry Sampurno, Deputi Menteri BUMN bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media, mengatatakan di akhir 2016 pemerintah menargetkan pembentukan minimal tiga holding baru.
