Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur meyakini potensi penyaluran kredit perbankan di wilayahnya tetap besar, tahun lalu saja potensinya bisa Rp900 triliun.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyebutkan separuh dari penanaman modal dalam negeri di provinsi yang dipimpinnya merupakan investasi nonfasilitas alias belum tersentuh kredit bank.
“Sekitar 58% belum dibiayai perbankan nilainya mencapai Rp95,77 triliun. Inilah PMDN yang nonfasilitas,” katanya.
Sementara itu, potensi pasar industri jasa keuangan dari sisi perdagangan antardaerah nilainya sekitar Rp804,58 triliun.
Apabila angka ini ditambah dengan jumlah investasi nonfasilitas Rp95,77 triliun, diperoleh Rp900,35 triliun sebagai putaran uang yang belum disentuh perbankan.
Dari sisi perdagangan, Soekarwo mengakui di Jawa Timur juga minim pemanfaatan surat kredit berdokumen luar negeri (SKBDN) oleh pengusaha.
SKBDN atau letter of credit ini sebetulnya bisa mengakselerasi pertumbuhan ekspor antardaerah maupun antarprovinsi.
“Tidak ada satu bank pun yang membuat letter of credit untuk perdagangan antarprovinsi, potensinya besar sampai Rp804 triliun,” ucap Soekarwo.
Perdagangan antardaerah di Jawa Timur selama ini cenderung dilakukan secara cash and carry alias ada uang maka ada barang.
Cara ini dinilai kurang efisien karena pelaku bisnis harus menyiapkan sejumlah tertentu uang tunai untuk bertransaksi.
Padahal, dengan instrumen SKBDN transaksi perdagangan bisa lebih mudah dari segi birokrasi maupun perizinan.
Pengusaha tinggal membuka rekening di bank pembuka (opening bank) sedangkan mitranya menerima dokumen kredit dari bank penerima (advancing bank).
Kepala OJK Regional III Jawa Timur, Sukamto mengatakan industri jasa keuangan di Jawa Timur memang masih perlu ditingkatkan.
Perbaikan kinerja sektor ini merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Jatim.
“Pangsa pasar perbankan Jatim baru sebesar 8% dari seluruh usaha perbankan nasional,” katanya.
Kinerja perbankan di Jawa Timur pada tahun lalu membukukan total aset Rp541,95 triliun (tumbuh 11,70% year on year/yoy), dana pihak ketiga Rp429,63 triliun (tumbuh 10,29% yoy), LDR 82,29% atau minus 1,24% secara yoy, serta NPL 1,92% bertumbuh 1,59% secara yoy.
Sementara itu kinerja kredit tercatat Rp383,61 triliun, angka ini tumbuh 8,92% secara year on year. Nilai ini terdiri dari modal kerja Rp230,10 triliun, investasi Rp52,87 triliun, dan konsumsi sejumlah Rp100,63 triliun.
“Kinerja bank di Jawa Timur masih mampu tumbuh di tengah perlambatan ekonomi,” kata Sukamto.
Kepala Ekskutif Pengawas Perbankan Nelson Tampubolon mengatakan tidak hanya di Jawa Timur, secara nasional banyak potensi penyaluran kredit perbankan yang bisa digarap.
Ada dana masyarakat yang belum masuk ke sistem perbankan sekitar Rp200 triliun.
“Ini banyak berada terutama di masyarakat yang belum tersentuh bank, seperti di desa-desa. Mereka menyimpannya dalam bentuk tunai,” ucap dia.
Guna menjangkau nasabah yang sukar disentuh oleh layanan perbankan difasilitasi menggunakan Laku Pandai.
Cara ini diklaim terus meluas terutama di kawasan timur Indonesia, juga di Jawa Timur.
Jumlah agen Laku Pandai secara nasional ditargetkan bertambah 300.000 orang tahun ini.
Berdasarkan data OJK pusat, sampai Oktober 2015 ada enam bank penyelenggara Laku Pandai, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Enam bank tersebut hingga bulan kesepuluh tahun lalu memiliki 24.865 agen dan jumlah rekening 1,09 juta dengan jumlah saldo Rp41,33 miliar.
Para agen ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat baik yang hendak menyimpan maupun menarik uang.
“Kami harap Rp200 triliun bisa masuk ke sistem perbankan untuk diputar lagi sehingga timbulkan jumlah kredit yang cukup besar, ini sumbangsih kami untuk pertumbuhan ekonomi,” ujar Nelson.
