Bisnis.com, PADANG—Bank Nagari menyiapkan anggaran Rp200 miliar untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) tahun ini, jika direstui pemerintah sebagai bank daerah penyalur kredit wong cilik tersebut.
Direktur Utama PT BPD Sumatra Barat alias Bank Nagari Syafrizal mengatakan perseroan masih berharap ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan KUR, meski rasio kredit bermasalah sektor UMKM tergolong tinggi.
“Kami masih kejar celah untuk salurkan KUR, karena ini kebutuhan UMKM untuk mendapatkan modal dengan bunga ringan,” katanya, Sabtu (27/2/2016).
Dia mengatakan perseroan telah mengajukan kembali rencana penyaluran KUR kepada otoritas dan pemerintah agar diberikan kewenangan memberikan pembiayaan dengan bunga rendah tersebut.
Syafrizal mengakui rasio kredit bermasalah atau non performing loan/NPL perseroan sektor UMKM Bank Nagari melewati ambang batas regulator 5%, namun secara keseluruhan NPL masih terkendali di kisaran 2,74%.
Sebelumnya Bank Nagari tidak ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan KUR tahun ini karena dinilai tidak memenuhi syarat, yang salah satu ketentuannya mewajibkan NPL tidak lebih dari 5%.
Selain bank BUMN dan bank swasta, pemerintah menunjuk delapan BPD sebagai penyalur KUR tahun ini a.l BPD Kalimantan Barat, BPD NTT, BPD Yogyakarta, BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Sumatra Utara, dan BPD Kalimantan Timur.
Syafrizal menjanjikan kebijakan perseroan untuk menekan laju NPL tidak lebih dari 5%. Strategi yang digunakan adalah dengan pembinaan dan pengawasan debitur agar disiplin membayarkan cicilan kredit usaha.
Bank Nagari, imbuhnya, sudah menyiapkan anggaran Rp200 miliar untuk penyaluran KUR 2016. Namun, bila tidak disetujui pemerintah, perseroan sudah menyiapkan program pengganti melalui kredit peduli usaha mikro (KPUM).
“Besar pinjaman dan skemanya sama dengan KUR, tetapi tentu bunganya tidak. Makanya kami masih tunggu persetujuan pemerintah agar tetap bisa salurkan KUR,” katanya.
Adapun, sejak program KUR diluncurkan pada 2007, bank milik pemda Sumbar itu sudah menyalurkan hingga Rp2,1 triliun dengan outstanding atau kredit yang masih bergulir berkisar Rp700 miliar.
Penyaluran KUR tersebut sudah menyentuh 56.000 debitur di Sumbar dengan rerata besaran pinjaman mencapai Rp37 juta per debitur.
