Bisnis.com, JAKARTA - Pangsa pasar bank pembangunan daerah terus menunjukkan penurunan hingga tahun lalu. Dengan demikian, Otoritas Jasa Keuangan mendorong sinergi antara bank BUMN dengan BPD sebagaimana yang ditetapkan dalam peta jalan Kementerian BUMN.
Data statistik perbankan Indonesia (SPI) yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2015 mencatat, aset bank pembangunan daerah (BPD) per tahun lalu sebesar Rp475,69 triliun atau hanya 7,76% dari total aset perbankan nasional yang sebesar Rp6.132,58 triliun.
Meski dari tahun ke tahun aset BPD terus menunjukkan pertumbuhan, tetapi pangsa pasar justru mengalami penurunan. Pada 2012, pangsa pasar BPD tercatat sebesar 8,58% dari total perbankan nasional. Tahun berikutnya, pangsa pasar BPD terlihat menurun menjadi 7,87% dan berlanjut hingga 2014 menjadi 7,84%.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan pangsa pasar BPD memang cenderung terjadi penurunan karena persaingan. Menurutnya, selama ini BPD kurang diberdayakan sehingga penurunan pangsa pasar tersebut terus terjadi.
“Memang faktanya seperti itu, relatif cenderung turun, kurang lebih sekitar 9%—10% dari total market share perbankan nasional,” ujarnya, Senin (29/2/2016).
Untuk meningkatkan pangsa pasar BPD tersebut, Muliaman mengatakan perlu ada revitalisasi BPD. Selain program transformasi yang dicanangkan OJK per tahun lalu, dia menilai perlu ada sinergi antara bank-bank BUMN dengan BPD tersebut.
Muliaman mengatakan bank-bank BUMN perlu membantu membina BPD di seluruh Indonesia. Apalagi, bank-bank BUMN dinilai telah memiliki jaringan hingga ke daerah dan diyakini bisa melakukan sinergi yang lebih besar.
Dengan sinergi ini, diharapkan akan ada kerja sama teknis, pengembangan sumber daya manusia, transfer teknologi, serta akses keuangan dari bank BUMN kepada BPD tersebut. “Semangatnya harus saling menguntungkan. Sekaligus menurut saya akan jadi nilai tambah yang loncatannya semakin besar,” ujarnya.
Salah satunya, kata Muliaman, bank-bank BUMN dapat menjadi pemegang saham para BPD. Dengan catatan, pemerintah daerah perlu tetap menjadi pemegang saham mayoritas BPD tersebut.
Terkait hal ini, Kementerian BUMN memang sudah meminta kepada bank-bank milik negara untuk menjadi partner strategis BPD melalui penyertaan 20%—25% saham pada 2017. Gatot Trihargo, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN, mengatakan hal ini merupakan salah satu wujud bank BUMN untuk mendukung pengembangan bank-bank di daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
