Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Waspadai Upaya Gagalkan Holding BUMN

Energy Watch Indonesia (EWI), LSM pemantau kebijakan energi nasional, mengingatkan kemungkinan upaya menggagalkan pembentukan holding BUMN bidang minyak dan gas bumi.
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA--Energy Watch Indonesia (EWI), LSM pemantau kebijakan energi nasional, mengingatkan kemungkinan upaya menggagalkan pembentukan holding BUMN bidang minyak dan gas bumi.

"Mereka yang ingin menggagalkan holding BUMN adalah orang-orang yang terancam, karena sebelumnya sangat menikmati keuntungan dari pengelolaan migas yang kacau-balau," kata Direktur Eksekutif EWI, Ferdinand Hutahaean seperti ditulis Antara.

Menurut dia, keberadaan holding BUMN energi akan membuat tata kelola migas menjadi baik dan teratur. Dalam kondisi yang serba teratur itulah, lanjut dia, peluang untuk "bermain-main" seperti yang selama ini terjadi, akan tertutup.

"Keberadan holding, akan membuat semua pihak harus ikut aturan. Situasi ini ada pihak yang merasa tidak nyaman. Makanya, mereka mempertahankan status quo yang ada," lanjutnya.

Itulah sebabnya, dia menilai tidak ada alasan untuk menunda pembentukan holding BUMN. Sebagai langkah awal, menjadikan Pertamina sebagai induk holding BUMN dan PGN sebagai anak usaha.

Peneliti senior LeKS Indonesia, Ukay Karyadi menambahkan penolakan terhadap holding BUMN kemungkinan dilakukan oleh pihak-pihak yang terganggu bisnisnya jika Pertamina menjadi besar dan minimal menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Mereka tidak ingin Pertamina menjadi National Oil Company (NOC) yang berkelas internasional," katanya.

Di sisi lain Ukay mengatakan pembentukan holding BUMN memang mendesak dilakukan. Pembentukan holding BUMN, kata dia, bisa berpengaruh sangat positif terhadap ketahanan/kedaulatan energi nasional.

Menurut Ukay, saat ini Pertamina tidak berperan sebagai tuan di negaranya sendiri. Hal ini berbeda dengan NOC di negara lain yang memiliki porsi besar untuk produksi domestiknya.

Sebagai perbandingan, lanjutnya, pengelolaan hulu migas oleh Pertamina hanya sekitar sekitar 15-20 persen.

Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan pengelolaan hulu migas oleh NOC negara lain.

Sebut saja NOC Brasil sebesar 81%, Aljazair 78%, Norwegia 58%, dan Malaysia 47%.

 "Tentu saja kondisi demikian sangat mengancam ketahanan/kedaulatan energi," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Rustam Agus
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper