Bisnis.com, JAKARTA- Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyatakan keprihatinannya karena masih banyak anggaran di daerah yang terparkir di bank.
Ketua Komite I DPD, Ahmad Muqowam mengatakan bahwa di satu sisi negara sedang mengalami defisit anggaran, tapi di sisi lain uangnya malah diparkir di bank yang seharusnya digunakan untuk membangun daerah.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I dengan Pusat Kajian Keuangan Negara (PKKN) di Gedung DPD, Rabu (24/8/2016).
Muqowam mengakui banyak persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran di daerah. Salah satunya adalah pemerintah daerah lebih suka “memarkirkan” dana di Bank dari pada mengelolanya untuk membangun daerah.
“Daerah perlu upaya lebih cerdas dalam mengelola anggaran untuk memajukan daerahnya. Faktanya banyak daerah yang nyata-nyata menyimpan uangnya mengendap di bank sampai senilai 214 triliun meski negara lagi kurang uang,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan agar pemerintah daerah dapat membuat kebijakan dan program yang revolusioner dalam meningkatkan kebijakan ekonomi di daerah, karena sampai saat ini dana desa juga belum ada geliatnya.
Sementara itu, Senator asal DI Yogyakarta, Cholid Mahmud berpendapat diperlukan suatu buku panduan khusus yang dibuat untuk membuat pengelolaan dana daerah dan dana desa. Dengan demikian pengelolaan dana di daerah bisa lebih efektif.
“Ada lebih dari 70.000 desa di Indonesia, jika tidak ada panduan baku seperti bagaimana cara mengelola dana daerah mulai dari proses perencanaan sampai tahap akhir pertanggung jawaban, maka persoalan-persoalan akan selalu muncul,” ujarnya.
