Bisnis.com, JAKARTA - Kalau judul di atas diajukan ke bank belasan tahun silam, jawabannya jelas tidak. Bank dan usaha rintisan alias start up bak dua kutub bumi. Boleh dikata hampir tak dapat bertemu.
Bank adalah lembaga intermediasi yang amat menjunjung tinggi asas kehati-hatian. Sementara start up adalah usaha ringkih yang penuh risiko. Maka wajar rasanya kalau bank berpikir ribuan kali untuk memberikan bantuan pembiayaan.
Namun itu dulu. Seiring berjalannya waktu, start up semakin bersinar. Hal ini tak lepas dari kemajuan teknologi informasi. Malah belakangan, istilah start up lebih lekat dengan perusahaan berbasis digital.
Masalah besar yang menjadi jurang pemisah antara bank dan start up adalah kepastian bisnis. Bank ingin usaha yang dibiayai mampu mengembalikan pinjamannya disamping punya aset yang bisa dijadikan jaminan.
"Namun bagi usaha yang baru tetapi hasilnya sudah mulai terlihat, bisa. Dengan syarat punya laporan keuangan yang baik," katanya. Namun bukan berarti BNI menganggap enteng start up. Malah sebaliknya. Arif menuturkan kalau mimpi BNI untuk membiayai start up itu ada. Apalagi beberapa waktu lalu pemerintah sempat mengeluarkan wacana ingin memberikan bantuan modal kepada start up lewat skema kredit usaha rakyat (KUR). Kebetulan, BNI adalah salah satu penyalur KUR. Hanya saja, kata Arif, pemerintah harus menyesuaikan skema bantuannya mengingat KUR tergolong kredit dengan risiko besar. Dia menyarankan modelnya bukan pembiayaan tapi penyertaan modal. Sebagai tahap awal, BNI menyalurkan kredit ke usaha kecil lewat kerja sama dengan perusahaan penjualan online (e-commerce). Alasannya, sebagian besar penjual atau tenant online di e-commerceadalah pengusaha individu baru atau bisa dibilang start up. Lewat kerja sama ini BNI tetap dapat mengedepankan prinsip kehati-hatian. Caranya dengan meminta laporan berdasarkan track record tenant tersebut dari e-commerce seperti volume penjualan dan prospek usahanya. Bank lain yang juga getol mendukung start up adalah PT Bank DBS Indonesia. Bank asal Singapura ini punya cara unik. Mereka tidak langsung memberikan kredit kepada pengusaha baru. Namun pengusaha pemula tersebut dibina terlebih dahulu lewat program corporate social responsibilty (CSR). DBS juga menyediakan platform agar pebisnis start up bisa saling berinteraksi satu sama lain. Disamping itu juga diberikan advice dan akses ke ahli guna berkonsultasi terkait usaha mereka. "Dari usaha tersebut bila sudah ada yang layak alias bankable baru ditawarkan kredit. Jenis kreditnya antara lain modal kerja dan kredit berjangka," kata Winarti, Senior Vice President Institutional Banking Group DBS. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang punya tugas mengembangkan pelaku usaha kreatif pun tak tinggal diam. Restog K. Kusuma, Direktur Akses Perbankan Bekraf mengatakan pihaknya tengah menyusun platform untuk pelaporan struktur biaya yang disyaratkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai pelaksana program KUR. Platform tersebut akan jadi solusi bagi pelaku usaha termasuk start up agar punya laporan keuangan yang bankable. Pasalnya, selama ini pengusaha pemula terkendala oleh laporan keuangan dan kalkulasi nilai asetnya. "Pengusaha industri kreatif kan asetnya adalah ide. Nah, Bekraf akan membantu menghitung nilai dari ide usaha dan equipment yang dimiliki usaha tersebut," jelasnya. Dengan berbagai kemajuan tersebut, titik temu antara bank dan start up tampaknya semakin dekat. Ide yang dahulu tampak mustahil ini kini menjadi mungkin.
