Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah memastikan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sudah siap dalam satu minggu ke depan sejalan dengan rampungnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Keuangan Syariah.
Kesiapan tersebut salah satunya telah dilakukan melalui High Level Meeting di Gedung Bank Indonesia Perwakilan Jawa Timur, Surabaya oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Menteri Koperasi, hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam rapat tertutup tersebut semua lembaga yang terlibat dalam KNKS mengungkapkan berbagai persoalan dalam keuangan syariah, demand masyarakat terhadap instrumen keuangan syariah hingga risiko-risikonya.
“Kami tadi membahas apa saja yang perlu disiapkan, mulai dari kelembagaannya, apa saja penghalangnya, lalu apakah untuk Sukuk (surat berharga negara) jumlah porsinya dinaikkan dan bagaimana membuat pasar sukuk supaya lebih dalam dan lebih berkembang,” jelasnya seusai mengisi kuliah umum dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2016, Jumat (28/10/2016).
Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo menjelaskan sebagian besar setiap lembaga dalam rapat KNKS tersebut membahas masalah tingkat persiapan sumber daya manusia (SDM), kesiapan sistem dan regulasi serta tata kelola di pemerintahan.
“Kebanyakan yang dibahas adalah masalah SDM karena pengembangan keuangan syariah dibutuhkan SDM yang baik, sistem dan regulasi. Kalau semua diperbaiki akan menimbulkan rasa percaya masyarakat agar keuangan syariah berkembang,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Agus, dalam rapat tersebut juga dibahas kebutuhan infrastruktur dengan cara Sukuk, hingga pembentukan lembaga untuk pengelolaan dana haji oleh Kementerian Agama.
Serta kesiapan untuk merumuskan produk-produk syariah supaya lebih populer dan bisa diterima oleh masyarakat.
“Menteri Agama menyampaikan pembentukan lembaga untuk pengelolaan dana haji, lembaganya sudah selesai dan akan disiapkan seleksi untuk mengisi pengurus sehingga ada kejalasan dalam mengelola dana,” imbuhnya.
Agus meyakini KNKS akan berhasil dan sukses dalam menumbuhkan ekonomi keuangan syariah di Indonesia karena KNKS dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo yang akan memberikan peran yang kuat untuk semua lembaga dalam berkoordinasi.
“KNKS minggu depan sudah rampung, yang kami hargai KNKS ini dipimpin langsung oleh presiden, dan ini akan memberikan peran yang kuat,” katanya.
Agus menjelaskan meski peran ekonomi konvesnional sudah cukup bagus, tetapi perlu ada dorongan dari keuangan syariah. Pengembangan keuangan syariah ini diyakini bisa membantu menyimbangkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
“Pertemuan tadi memang dilakukan untuk mempersiapkan diri karena Perpres sudah diparaf oleh menteri-menteri dan siap dikirim ke presiden,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
