Bisnis.com, JAKARTA - Japan International Cooperation Agency (JICA) mendukung upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas cakupan kepesertaan dengan mengadopsi model Shauroshi di Indonesia.
Dukungan tersebut disampaikan dalam pembicaraan bilateral antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dan Suzuki Norito, senior vice president JICA, dan Kumagai Masato, deputy director JICA, tulis siaran pers BPJS Ketenagakerjaan yang diterima Bisnis.com pagi ini (Selasa, 27 Desember 2016).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sumarjono, direktur perencanaan strategis dan IT BPJS Ketenagakerjaan, Kenzo Onisi, presiden Shauroshi Federation Japan serta pimpinan Ministry of Health Labor and Welfare (MHLW) Japan.
Dalam kunjungan tersebut Agus Susanto juga memaparkan perkembangan implementasi piloting project Sharoushi di Indonesia.
Sharoushi, model keagenan untuk akuisisi peserta jaminan sosial Jepang, beroperasi sejak 1968 dengan tingkat keberhasilan 98%. Sharousi melakukan fungsi akuisisi, edukasi, sosialiasi dan konsultasi kepada masyarakat pekerja Jepang dalam organisasi masyarakat yang disebut Jimukumiai.
Shauroshi diadopsi di Indonesia dengan nama Agen Perisai atau Penggerak Jaminan Sosial Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan merekrut individu yang dibekali dengan pelatihan dan sertifikasi yang mumpuni untuk menjalankan profesi Agen Perisai, yaitu fungsi akuisisi, edukasi, sosialiasi dan konsultasi jaminan sosial, khususnya ketenagakerjaan.
Perisai sebagai salah satu bentuk pencapaian atas kerja sama antara MHLW, JICA, Federasi Sharoushi dan BPJS Ketenagakerjaan, telah diujicobakan di Yogyakarta dan Jember sejak Oktober 2016.
Agus menyampaikan pencapaian kinerja para Agen Perisai sangat memuaskan. Dalam 2 bulan saja agen Perisai berhasil melakukan akuisisi di Yogyakarta sebanyak 1.293 pekerja dan 181 pekerja di Jember dengan kolektibilitas iuran mencapai 100%.
Agus menjelaskan pihaknya memperluas proyek contoh jaringan Perisai di sembilan kota lainnya yaitu Medan, Serang, Jakarta, Bandung, Bali, Kupang, Mataram, Manado dan Makassar. "Hal ini kami lakukan untuk percepatan meningkatkan cakupan kepesertaan dan memperluas jangkauan perlindungan kepada seluruh pekerja, khususnya pekerja BPU [bukan penerima upah)," jelasnya.
Dalam kunjungannya, Agus juga menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapi, tidak hanya oleh BPJS Ketenagakerjaan, tapi juga dapat terjadi dengan Perisai yaitu faktor sosial ekonomi, demografi, budaya hingga regulasi yang ada.
Agus mengharapkan dukungan JICA kepada BPJS Ketenagakerjaan diperluas, termasuk untuk penguatan capacity building BPJS Ketenagakerjaan dalam menangani program pensiun, karena permasalahan yang sedang dihadapi oleh Jepang dalam menangani program pensiun saat ini sangat mungkin bisa terjadi di Indonesia 20 tahun mendatang, saat mayoritas penduduk Indonesia memasuki usia tua (aging population) seperti Jepang sekarang ini.
Agus berharap kerja sama yang terjalin dapat dituangkan dalam komitmen yang lebih luas untuk memastikan sarana pertukaran pengetahuan, penelitian, dan pengembangan sistem jaminan sosial termasuk jaminan pensiun. "Yang paling utama adalah implementasi model Shauroshi di Indonesia dapat dilaksanakan secara optimal," pungkas Agus.
