Bisnis.com, JAKARTA -- Masyarakat keberatan dengan kebijakan Bank Indonesia yang merestui bank menarik biaya tambahan isi ulang atau top up uang elektronik.
Menurut pantauan Bisnis, Sabtu (16/9) penolakan dari sejumlah masyarakat, disampaikan melalui akun social media seperti Twitter dan Facebook dengan menggunakan tagar #EmoneyKenaFee yang sudah berlangsung sejak kemarin.
Seperti netizen bernama Marshall Jahja dalam Facebooknya menuliskan :
"Saya tidak setuju karena Ini merupakan suatu kemunduran. Penetrasi Non-Tunai masih sangat rendah. Dengan diberlakukannya eToll secara serentak merupakan peluang awal menggerakan masyarakat untuk beralih ke transaksi elektronik. Jika memang dirasa momentum ini dapat dijadikan ladang penghasilan bagi operator. Namun tidak saat ini. Bagi banyak kalangan ini akan berdampak terhadap minat secara psikologis. Mohon untuk dipertimbangkan lagi kebijaksanaan ini karena dapat memberikan trauma psikologis bagi pengguna baru pada kalangan tertentu #EmoneyKenaFee"
Netizen bernama Zamir Data dalam akun Facebooknya mengatakan:
"Tidak setuju, memang pihak bank kurang puas sudah ambil fee bulanan dari rekening, bunga kredit masih kurang puas??? #eMoneyKenaFee"
Adapun netizen melalui aku twitternya @BobbyTjandra mengatakan: "Tidak setuju, memang pihak bank kurang puas sudah ambil fee bulanan dari rekening, bunga kredit masih kurang puas??? #eMoneyKenaFee"
Akun @deemaz85 menuturkan hal yang sama: "Bank untungnya udah gede banget, dan e-money itu sarana untuk mempermudah pembayaran.. Masa #eMoneyKenaFee menghambat kemajuan zaman.. #EmoneyKenaFee."
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo sebelumnnya memastikan peraturan anggota dewan gubernur pemungutan biaya isi saldo uang elektronik perbankan dari konsumen akan terbit akhir September 2017.
"Kami akan atur batas maksimumnya, dan besarannya, biayanya tidak akan berlebihan membebani konsumen," kata Agus di Kantor Perwakilan BI Banten di Serang, Jumat.
