Bisnis.com, JEMBER — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong inklusi dan akses keuangan di daerah dengan membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah serta mensosialisasikan keuangan syariah ke sejumlah pondok pesantren.
Sepanjang tahun ini, OJK telah meresmikan sejumlah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia. Yang terbaru, OJK meresmikan TPKAD Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, TPAKD Kabupaten Bondowoso diharapkan dapat menjadi percontohan untuk TPAKD lainnya. Dia menilai, daerah tersebut menunjukkan perubahan serta potensi ekonomi yang cukup baik.
“Bondowoso akan jadi role model untuk TPKAD di Indonesia, rencananya kami akan temu nasional TPKAD yang akan dilakuian pada 2019. Akan diundang seluruhnya, akan kita lihat lompatan palng besar di mana,” katanya dalam kunjungannya ke Jember, Senin (27/8/2018).
Wimboh menyampaikan, Bondowoso memiliki potensi yang cukup besar dari berbagai komoditas dan hasil tani yang dihasilkan. Dia menyebut hasil kopi, beras, dan tembakau sebagai memiliki potensi untuk dipasarkan ke luar daerah tersebut.
Kendati memiliki sejumlah potensi, Bupati Bondowoso Amin Said Husni mengatakan, masyarakat masih terhambat untuk mengembangkan usaha karena rendahnya rendahnya tingkat literasi keuangan. Masyarakat, lanjutnya, lebih tertarik untuk meminjam modal kepada rentenir dari pada bank.
“Mereka [rentenir] lebih agresif dalam menawarakan jasanya, datang proaktif datang ke pasar-pasar, tidak besar dari segi jumlahnya [pinjamannya], tapi sangat besar dari cost of money-nya. Ini merugikan masyarakat dalam mendukung ekonomi mereka,” katanya, Senin (27/8/2018).
Dia mengharapkan kehadiran TPKAD selain dapat menghubungkan masyarakat kepada akses lembaga keuangan, juga dapat menjadi edukasi kepada masyarkat dalam rangka meningkatkan literasi keuangan mereka.
Oleh karena itu, Wimboh menyatakan akan mendirikan Bank Wakaf Mikro untuk membantu kebutuhan permodalan usaha masyarakat. Bank tersebut akan memberikan bagi hasil yang rendah syarat administratif yang relatif lebih memudahkan pelaku usaha.
“Bank wakaf mikro itu kan hanya 3% [bagi hasilnya], kalau kita ke pasar [mensosialisasikan] pasti mereka tertarik. Supaya tidak terjerat rentenir. Masyarakat tidak perlu izin, yang penting punya KTP, dan nanti ini di-endorse oleh tokoh masyarakat,” jelasnya.
OJK bersama dengan pemerintah setempat berlaku proaktif dengan mengajak masyarakat dan tokoh kegamaan setempat untuk mensosialisasikan keuangan syariah serta fungsi dan peran Bank Wakaf Mikro. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan pondok pesantren beserta tokoh agama.
Untuk mendorong pemasaran, OJK juga meresmikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mart sebagai etalase produk yang dihasilkan masyarakat. Bumdes Mart tersebut juga didukung oleh Bumdes Center yang menjadi platform ecommerce bagi produk masyarakat.
Dengan demikian, Wimboh mengatakan, Bumdes diharapkan dapat melayani penjualan secara online sehingga memungkinkan produk yang dihasilkan dapat disalurkan ke berbagai daerah di luar Bondowoso, termasuk ke luar negeri.
“Mudah-mudahan bulan depan kita sudah bisa pesan kopi Ijen dari Bondowoso ke Jakarta secara online,” tambahnya.
Wimboh mengatakan, berdasarkan data Global Findex Bank Dunia pada 2017, Indonesia tercatat memiliki tingkat indeks inklusi keuangan sebesar 49%. Indeks tersebut meningkat dari periode tahun lalu yang hanya sebesar 36%.
Kendati mengalami peningkatan, menurutnya masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk mendorong literasi keuangan masyarakat. Dibadingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, indeks inklusi keuangan Indonesia masih lebih rendah.
“Untuk itu kami mendorong optimalisasi program literasi keuangan yang dimulai dari daerah.”
