Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Utang BUMN Terus Membengkak Karena Salah Kelola

Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus membengkak, kini menembus Rp5.271 Triliun, akibat salah kelola dan campur tangan kekuasaan.
Yusran Yunus
Yusran Yunus - Bisnis.com 12 Desember 2018  |  22:49 WIB
Realisasi belanja modal BUMN 2014-2018. - Bisnis/Radityo Eko
Realisasi belanja modal BUMN 2014-2018. - Bisnis/Radityo Eko

Bisnis.com, JAKARTA - Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus membengkak, kini menembus Rp5.271 Triliun, akibat salah kelola dan campur tangan kekuasaan.

Untuk menghindari BUMN kolaps akibat beban utang yang sudah melebihi kemampuan membayar, perlu ada koreksi total pengelolaan BUMN.

Said Didu, mantan Sekretaris Meneg BUMN 2004-2012, mengatakan hal itu dalam Diskusi Publik bertemakan "Selamatkan BUMN sebagai Benteng Ekonomi Nasional", Rabu (12/11/2018).

"BUMN itu milik negara, bukan badan milik penguasa. Seperti halnya Tentara Nasional Indonesia, bukan Tentara Penguasa Indonesia. Ini harus kita klirkan," katanya.

Dia menunjuk contoh penugasan pemerintah terhadap BUMN, yang membuat BUMN merugi.

PT Pertamina (Persero) yang harus menanggung beban akibat menjual BBM premium di bawah harga keekonomian. Pertamina pun harus menanggung nilai selisih dari harga keekonomisan.

PT PLN (Persero) yang juga terbebani keputusan pemerintah yang tidak memperbolehkan PLN menaikan tarif dasar listrik hingga tahun 2019.

Sementara di pihak lain, harga BBM dan batu bara naik. Keuangan perseroan akhirnya menanggung beban berat.

Walaupun belakangan pemerintah menetapkan DMO  batub bara.

“Apabila ada penugasan kepada BUMN tidak ekonomis, pemerintah harusnya mengganti (dengan APBN). Nyatanya tidak, kerugian itu ditanggung oleh BUMN,” ungkapnya.

Dia mengingatkan apabila BUMN sudah mendapat intervensi untuk kepentingan politik, maka kehancuran perusahaan plat merah tinggal menunggu waktu.

"Seperti yang terjadi saat ini, sebagian BUMN sudah terlilit utang besar".

Said mengemukakan berdasarkan data Kementerian BUMN saat rapat dengan Komisi VI DPR pada  3 Desember lalu, hingga akhir September 2018, total utang BUMN Indonesia mencapai Rp 5.271 Triliun.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 3.311 triliun disumbang dari BUMN sektor keuangan, dengan komponen terbesarnya berupa dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang mencapai 74% dari total utang.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bumn
Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top