Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan bekerja sama dengan pihak perbankan untuk mendeteksi dini transaksi keuangan yang diduga berindikasi penyalahgunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu tertuang pada nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara PPATK serta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meluncurkan program Deteksi Dini Transaksi Keuangan Mencurigakan pada program MBG atau Detak MBG, Kamis (28/8/2025).
Program Detak MBG itu diharapkan bisa mengantisipasi penyalahgunaan dana publik dalam pelaksanaan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan Detak MBG ini merupakan perwujudan dari amanat Presiden Prabowo Subianto. "Presiden mengamanatkan agar pemerintah menjaga setiap rupiah uang rakyat," paparnya dikutip dari siaran pers, Kamis (28/8/2025).
Nantinya, kerja sama antara PPATK, BGN, dan pihak perbankan itu akan berbentuk kegiatan memantau Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dalam mendeteksi dini indikasi penyalahgunaan dana dalam program MBG.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Promosi dan kerja sama BGN Nyoto Suwignyo menjelaskan BGN menyambut baik Detak MBG karena akan membentuk tata kelola yang baik dan terpadu untuk memastikan pelaksanaan program prioritas itu berjalan secara akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan dana.
Salah satunya dengan mendeteksi penyalahgunaan anggaran yang dikhawatirkan bisa memicu kerugian keuangan negara, serta mencegah tindak pidana lanjutan yaitu korupsi atau pencucian uang.
Baca Juga
Adapun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini juga berharap agar Detak MBG nantinya bisa digabungkan dengan sistem INAgov agar dapat digabungkan dengan kementerian/lembaga lain.
"Kami berharap nanti ke depannya Detak MBG ini dapat digabungkan dengan INAgov, agar sistem ini dapat dikolaborasikan dengan sistem dari instansi lain," ungkapnya.
