Bisnis.com, JAKARTA—PT Bank Mandiri menyatakan, pembentukan holding perbankan dan jasa keuangan akan meningkatkan efisiensi para perseroan yang tergabung di dalamnya.
Direktur Keuangan Bank Mandiri Panji Irawan menuturkan, terdapat beberapa manfaat yang akan diterima perseroan yang akan tergabung dalam holding tersebut. Menurutnya, holding akan membuka peluang berbagi sumber daya dan meningkatkan efisiensi.
“Yang jelas ada share resources, bisa dipakai bersama bareng-bareng dipakainya. Bisa teknologi informasi [TI], bisa juga learning center bisa digabung juga,” katanya kepada Bisnis, Rabu (30/1/2019).
Menurutnya, dalam konteks yang lebih luas para anggota holding juga saling berbagi sumber daya manusia. Hal itu, lanjutnya dapat dilakukan dengan skema penempatan sementara untuk meningkatkan daya saing masing-masing perseroan.
Di sisi lain, menurutnya urgensi yang lebih penting dalam pembentukan holding adalah berbagi sarana infrastruktur teknologi. Anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat lebih efisien dengan mengembangkan teknologi secara kolektif.
“Tapi yang paling penting adalah TI sih, misalnya kami produknya sama, untuk apa masing-masing mengembangkan? Hal itu yang akan membuat kami semakin efisien, itu pasti lebih sinergi,” ujarnya.
Pembentukan holding juga dinilai akan membantu anggotanya untuk mencari sumber pendanaan yang lebih murah. Dalam penerbitan surat utang misalnya, jika sudah berbentuk holding dana biaya kupon yang harus dibayar akan lebih murah karena menggunakan ekuitas gabungan.
Bank Mandiri pada tahun ini berencana menggalang dana nonkonvensional sebesar Rp40 triliun. Perseroan akan menerbitkan instrumen surat utang dalam denominasi rupiah dan valas untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Namun demikian, menurutnya, dalam penyusunan rencana bisnis bank (RBB) pada tahun ini, perseroan belum menghitung kemungkinan terbentuknya holding. Pasalnya, holding yang belum terbentuk belum memiliki dasar hukum untuk dimasukkan ke dalam penyusunan RBB.
“Belum, karena belum di depan mata, tapi yang kami tahu akan ada holding tapi belum terbentuk jadi secara dudukan hukumnya belum bisa kita untuk masuk secara gabungan. Jadi, kalaupun bisa mungkin 2020 baru bisa dipakai, yang penting hukumnya dulu terbentuk,” jelasnya.
Berbeda dengan beberapa negara lain yang memiliki benk khusus pembangunan, selama ini Bank Mandiri dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selalu menjadi andalan pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur.
Ke depan, menurutnya, meski Bank Mandiri dan BNI memiliki pasar yang sama, status anggota holding tidak akan membatasi ruang gerak bisnis perseroan. Dia mengatakan bahwa potensi pasar kredit infrasturktur dan korporasi di Indonesia masih sangat besar.
“Sudah ada kajiannya, pati sangat bisa lah untuk dua-duanya [Bank Mandiri dan BNI ]tetap survive, karena apa? Marketnya gede banget, PDB [Produk Domestik Bruto] kita sudah Rp15 triliun—Rp16 triliun, untuk market sebesar ini mengurusi corporate tidak cukup satu, harus beberapa,” ungkapnya.
