JAKARTA—PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menyatakan belum mendapatkan arahan terkait pembagian fokus bisnis selepas holding perbankan dan jasa keuangan milik pemerintah terbentuk.
Berbeda dengan beberapa negara lain yang memiliki bank khusus pembangunan, selama ini Bank Mandiri dan BNI selalu menjadi andalan pemerintah untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur. Keduanya, juga memiliki spesialisasi bisnis yang sama pada segmen korporasi.
Deputi Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menyatakan, kondisi tersebut tidak semestinya menjadi masalah bagi pembentukan holding. Kedua bank, dapat berbagi spesialisasi pembiayaan infrastruktur dan korporasi.
“Nanti kan bisa diatur,” ucapnya di Jakarta, Rabu (31/1/2019).
Dihubungi terpisah, Senior EVP Large Corporate Bank Mandiri Dikdik Yustandi Dikdik Yustandi mengatakan, belum ada info terkait pembagian spesialisasi tersebut. Dia mengatakan, pertumbuhan bisnis korporasi pada tahun ini masih akan menyasar segmen yang sama seperti tahun sebelumnya.
Sementara itu, Direktur Keuangan Bank Mandiri Panji Irawan menuturkan, meski Bank Mandiri dan BNI memiliki pasar yang sama, status anggota holding tidak akan membatasi ruang gerak bisnis keduanya. Menurutnya, potensi pasar kredit infrasturktur dan korporasi di Indonesia masih sangat besar.
“Sudah ada kajiannya, pati sangat bisa lah untuk dua-duanya [Bank Mandiri dan BNI ]tetap survive, karena apa? Marketnya gede banget, PDB [Produk Domestik Bruto] kita sudah Rp15 triliun—Rp16 triliun, untuk market sebesar ini mengurusi corporate tidak cukup satu, harus beberapa,” ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Direktur Korporasi BNI Putrama Wahju Setiawan juga mengatakan bahwa keputusan penentuan arah bisnis kedepan akan ditentukan oleh pemegang saham pengendali, yakni pemerintah. Adapun, bisnis perbankan korporasi perseroan pada tahu ini masih akan mengandalkan sektor infrastrutkur dan manufaktur.
“Terkait holding saya tidak dalam kapasitas tersebut, hal tersebut merupakan ranah pemegang saham. Kalau terkait rencana ekspansi di tahun ini kami masih fokus pada infrastruktur dan manufaktur,” ujarnya kepada Bisnis, belum lama ini.
Kementrian BUMN menargetkan pembentukan holding perbankan dan jasa keuangan akan rampung sebelum semester I/2019 berakhir. Sebelum itu, pemerintah akan mendahulukan pembentukan holding asuransi.
Holding perbankan dan jasa keuangan nantinya akan melibatkan keempat anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Jalin Pembayaran Nusantara, dan PT Bahana Sekuritas, dengan PT Danareksa (Persero) sebagai induk.
