Tak Andalkan APBN-APBD, Ini 3 Jurus Ridwan Kamil Cari Dana Membangun Jabar

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mencari tiga alternatif sumber pendanaan guna menggejot pembangunan infrastruktur, antara lain pinjaman perbankan, emisi obligasi hingga kerja sama pemerintah dan swasta.
Ropesta Sitorus | 05 Februari 2019 20:25 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. - Bisnis/Wisnu Wage Pamungkas

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mencari tiga alternatif sumber pendanaan guna menggejot pembangunan infrastruktur, antara lain pinjaman perbankan, emisi obligasi hingga kerja sama pemerintah dan swasta.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di dalam forum investasi di Jakarta, pekan lalu.

Menurutnya, jika pemerintah daerah (pemda) hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun pusat, maka progress pembangunan di daerah akan berjalan lamban. Dia menganalogikan kondisi itu seperti ketika masyarakat terpaksa menabung di bawah bantal bila ingin membeli rumah tanpa pinjaman.  

Mantan Walikota Bandung itu menyebutkan dana yang dibutuhkan untuk membangun Kota Bandung bisa mencapai Rp60 triliun.

“Apabila dikalikan dengan 20 kabupaten kota di Jawa Barat, maka kebutuhan investasinya berkisar Rp1.200 triliun dalam tempo 10 tahun ke depan. Makanya kalau dari APBD saja tidak akan cukup,” katanya.

Salah satu strategi yang dilakukan Pemprov Jabar yakni menarik pinjaman dari perbankan. Namun Ridwan mengeluhkan industri perbankan yang belum melihat pemda sebagai debitur potensial.

“Makanya di zaman saya ini akan kami dorong 3 agenda yaitu emisi obligasi daerah, PPP dan pinjaman bank. Instrumen pinjaman dari bank pembangunan daerah (BPD) itu ada, tapi banyak bank tidak pernah lihat kami sebagai konsumen,” paparnya.  

Selain lewat skema pinjaman perbankan, ada dua agenda lagi yang akan didorong pemerintah provinsi Jabar sebagai strategi fund rising yakni penerbitan obligasi daerah serta memacu skema kerja sama investasi dengan swasta atau public private partnership (PPP).

Pemerintah Jabar telah berkonsultasi terkait penerbitan municipal bond atau obligasi daerah dan mendapat lampu hijau dari Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan didukung Bank Indonesia.

“Untuk PPP akan kami test yang gampang dulu dari dunia pendidikan, sedangkan untuk jumlah emisi obligasi daerah masih kami hitung. Mekanismenya sudah disepakati, tapi nilainya belum. Kami harapkan semuanya bisa terealisasi tahun ini,” paparnya.

Dana obligasi daerah tersebut, kata Ridwan, akan digunakan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan seperti bandara, jembatan hingga jalan hingga ke tingkat desa-desa.

Selain itu, pada tahun ini Jabar juga akan membangun 4 kawasan ekonomi khusus dengan estimasi investasi masing-masing Rp15 triliun – Rp20 triliun.

Ridwan menyebutkan, minat investasi di untuk KEK itu cukup tinggi. Beberapa calon investor yang sudah hadir antara lain dari Korea dan Amerika Serikat yang berminat menanam modal di bidang industri berbasis teknologi dan pariwisata.

KEK tersebut akan dibangun di beberapa kawasan seperti Sukabumi, Pangandaran, Subang dan Majalengka.

Dia menilai ada beberapa faktor yang membuat Jabar menjadi daerah dengan realisasi investasi paling tinggi pada 2018 lalu. Antara lain, kesiapan infrastruktur dan kedekatan geografis dengan DKI Jakarta.

Selain itu, pemerintah Jabar juga mendorong investasi lewat revisi regulasi, termasuk untuk pembentukan kawasan ekonomi khusus.

“Sekarang ada sebuah instrumen untuk KEK yakni asal punya lahan 200 hektar, itu bisa dijadikan KEK untuk industri terpilih. Keuntungan KEK yakni pajaknya lebih rendah, infrastruktur menuju KEK akan dibangun pemerintah pusat. Tahun ini target kami bangun 4KEK tapi semakin banyak semakin bagus,” ungkapnya.

Tag : ridwan kamil
Editor : Hendri Tri Widi Asworo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top