Bisnis.com, JAKARTA -- Paparan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) Kamis (21/2), menyisakan kebingungan di banyak kalangan, mulai dari pasar hingga ekonom, media tidak terkecuali.
Bank sentral kembali mengubah diksi dalam teks paparan hasil rapatnya. Sudah menjadi hal yang wajib bagi bank sentral akan membagikan 'stance' atau pandangan kebijakan moneter ataupun kebijakan makroprudensialnya sebagai bentuk transparansi.
Dalam teks Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, publik dapat dengan mudah melihat stance kebijakan bank sentral pada paragraf pertama. Tepatnya, pada kalimat kedua.
Rapat memutuskan kembali menahan suku bunga acuan pada level 6% dengan penegasan: "keputusan tersebut tetap konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas eksternal, khususnya untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik."
Kalimat ini berbeda dari penegasan keputusan RDG BI, khususnya dalam 5 bulan terakhir. Pertama, BI menekankan upaya memperkuat stabilitas eksternal pada awal kalimat. Frasa 'stabilitas eksternal' terakhir muncul dalam kalimat kedua yang menggambarkan stance bank sentral pada September dengan bentuk berbeda, yakni memperkuat 'ketahanan eksternal'.
Alasan mencuatnya frasa ini bisa dipahami bila dilihat dalam paragraf kedua. BI menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia melambat disertai dengan berkurangnya ketidakpastian pasar keuangan global. Sebuah sinyal kuat dari BI, bahwa gangguan eksternal bernama 'perlambatan ekonomi' tersebut sudah di depan mata.
Terbukti, neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2019 mengalami defisit US$1,16 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan defisit akhir Desember 2018 sebesar US$1,03 miliar.
Bukan soal impor yang tumbuh tinggi lagi, tapi ekspor nonmigas yang tertekan. Pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan BI ramai-ramai bersaksi bahwa perlambatan ekonomi global adalah penyebabnya.
Penurunan impor yang belum signifikan ditambah beban pertumbuhan ekspor yang tertekan, sama dengan perbaikan defisit transaksi berjalan yang akan tambah berat. Bank sentral dengan instrumennya akan kerja keras untuk menumbuhkan surplus di dalam neraca modal sebagai kompensasi defisit pada sisi trasanksi berjalan.
Kedua, dalam kalimat penting teks RDG Februari, BI menghapus frasa 'menurunkan defisit transaksi berjalan' dan menggantikannya dengan 'mengendalikan defisit transaksi berjalan'.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengendalikan memiliki arti menguasai kendali, memegang pimpinan dan mengekang atau menahan. Sementara itu, menurunkan berarti membawa turun, mengerek ke bawah atau mengurangkan. Jelas ada perbedaan mendasar di dalam diksi kalimat penting tersebut.
Sejak RDG September 2018, BI selalu dengan jelas mengungkapkan bahwa keputusan kebijakan suku bunganya tersebut konsisten dengan upaya untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman. Kalimat ini pasti selalu diikuti oleh pernyataan sasaran defisit transaksi berjalan di bawah 3% terhadap PDB pada 2018 dan kisaran 2,5% pada 2019.
Tidak dalam teks RDG Februari 2019, pernyataan sasaran penurunan defisit ditegaskan pada paragraf keempat. "Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah untuk memperkuat ketahanan sektor eksternal, termasuk pengendalian defisit transaksi berjalan menuju kisaran 2,5% dari PDB pada 2019."
Lantas, apakah perubahan-perubahan tersebut mempengaruhi pandangan kebijakan BI terhadap masalah defisit transaksi berjalan?
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo menuturkan, stablitas eksternal merupakan tantangan perekonomian pada tahun ini sejalan dengan potensi perlambatan ekonomi global.
"Namun, BI masih meyakini defisit transaksi berjalan akan turun dari defisit 2018 ke sekitar 2,5% terhadap PDB," tegas Dody kepada Bisnis, Kamis (21/2).
Pertama, BI melihat impor nonmigas yang diperkirakan melambat terkait turunnya aktivitas investasi bangunan di dalam negeri. Kedua, kenaikan 175 basis poin (bps) dari suku bunga sepanjang tahun lalu mulai berdampak pada berkurangnya permintaan domestik, meskipun belum pada level yang signifikan. Namun, Dody melihat dampak tersebut dapat mengurangi kebutuhan impor.
Dalam RDG Februari 2019, BI menghentikan kalimat-kalimat atau pesan di dalam teksnya yang menggambarkan pandangan 'hawkish'. Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan, pandangan kebijakan BI untuk suku bunga tetap ke arah stabilitas eksternal.
Sementara itu, kebijakan makroprudensial dipastikan longgar dan BI akan terus menempuh strategi operasi moneter untuk meningkatkan ketersediaan likuiditas dalam mendorong pembiayaan perbankan.
Masih Hawkish
Ketika dikonfirmasi di dalam paparan RDG, apakah kebijakan suku bunga yang diarahkan untuk stabilitas eksternal berarti BI masih 'tight' dan 'hawkish'. Perry mengulangi pernyataan yang sama dan tidak lagi menggunakan kata 'ketat' ataupun 'hawkish' dalam menggambarkan stance BI.
Pada 8 Februari 2019, di depan media, Perry masih menggunakan kata hawkish untuk arah kebijakan moneternya tahun ini. "Untuk suku bunga, BI masih hawkish, tapi untuk likuiditas masih longgar," tegasnya.
Pernyataan RDG dianggap penuh dengan kalimat implisit serta diksi-diksi baru tersebut yang membuat suara ekonom dan pasar terbagi dua kubu yakni kubu yang memandang stance BI telah netral dan kubu yang menganggap BI masih 'ketat' dalam kebijakan suku bunganya.
Akhirnya, Minggu (24/2), BI angkat bicara. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman menegaskan, kebijakan moneter bank sentral tetap 'tight' atau ketat.
"Kami masih tight karena masih 175 bps kenaikannya," ungkap Aida ketika dihubungi Bisnis.
Dia menambahkan, BI melihat ke depan ketidakpastian keuangan global mulai berkurang. Kenaikan Fed Fund Rate (FFR) diperkirakan hanya sekali, tetapi pengurangan neraca keuangan Fed akan lebih cepat dan lebih kecil dari target awal.
Di sisi lain, shutdown pemerintah AS telah berakhir dan siklus suku bunga ketat dari negara maju telah bergeser.
BI tengah memasang posisi kuda-kuda untuk melihat bagaimana bauran kebijakan selanjutnya yang terbaik bagi kebijakan ekonomi domestik karena kondisi ini merupakan persimpangan jalan yang harus dilalui.
"Makanya kami cari bagaimana jurus menghadapi global yang turun, tapi tetap stabilitas masih kami perhatikan karena belum ada convergence, seperti pertumbuhan dunia yang turun," kata Aida.
Terkait dengan defisit transaksi berjalan, Aida mengakui bahwa belum ada perbaikan signifikan. Namun, dia menuturkan bahwa neraca pembayaran Indonesia menunjukkan perbaikan dari sisi neraca modal dan finansial. Artinya, Indonesia dalam kondisi yang baik.
Kepala Riset CORE Indonesia Piter R. Abdullah mengungkapkan, stance kebijakan sebenarnya sudah mengarah ke 'dovish'. Pasalnya, bank sentral semakin menunjukkan arah kebijakan operasi moneter dan makroprudensial yang semakin longgar.
"Maksudnya kebijakan moneternya akan lebih longgar, tetapi khusus suku bunga, BI tidak akan menurunkan," ujar Piter.
Dia mengakui bahwa banyak pihak yang sulit menangkap komunikasi BI dalam RDG minggu lalu. BI masih menahan suku bunganya pada level 6% karena BI ingin menjangkar nilai tukar rupiah. Kondisi ini berarti, BI ingin arus modal masuk sehingga rupiah terjaga.
Di sisi lain, BI telah menyadari bahwa perbaikan defisit transaksi berjalan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat di tengah kondisi neraca perdagangan yang defisit pada Januari 2019. Kenaikan suku bunga tidak akan mempengaruhi penurunan defisit transaksi berjalan. Akan tetapi, defisit ini bisa diimbangi oleh neraca modal yang surplus. Kondisi neraca modal yang sehat ini yang sedang disasar BI.
"Suku bunga yang dimainkan BI menyasar kepada neraca modal, bukan current account. Ini agar defisit di current account bisa diimbang oleh surplus neraca modal."
Suku bunga sebenarnya bisa saja dinaikkan untuk mengurangi defisit transaksi berjalan, tapi konsekuensinya akan mahal karena semua sektor akan terpukul. Di sisi lain, suku bunga bisa saja diturunkan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil sekaligus ekonomi, tetapi tidak akan dilakukan ketika ketahanan eksternal masih lemah di tengah ketidakpastian global.
Hal ini bisa dipahami karena tidak ada satu gubernur bank sentral di negara manapun yang ingin ekonomi negaranya rontok di tengah ketidakpastian. Monetaris sejati pasti mendahulukan stabilitas, dibandingkan dengan pertumbuhan.
