Bisnis.com, JAKARTA – Perum Jamkrindo membukukan laba sebelum pajak senilai Rp508,3 miliar sepanjang 2018. Laba ini didongkrak dari imbal jasa penjaminan dari program pemerintah yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Fasilitas Likuiditas Pendanaan Perumahan (FLPP).
Direktur Utama Perum Jamkrindo Randi Anto mengatakan laba tercatat turun 50,31% akibat penyesuaian Surat Edaran OJK Nomor S-129/D.05/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal pencatatan imbal jasa penjaminan (IJP). Dengan beleid itu, pencatatan IJP untuk KUR tercatat menjadi accrual bulanan, bukan lagi tahunan.
Berdasarkan laporan keuangan audited pada 2018, IJP perusahaan tercatat Rp1,64 triliun, turun 19,61%. Namun, jika menggunakan asumsi pencatatan tahunan, IJP tumbuh 9,53% menjadi Rp2,23 triliun dari tahun sebelumnya senilai Rp2,04 triliun.
Adapun volume penjaminan perseroan bertumbuh 17,46% dari Rp148,76 triliun pada 2017 menjadi Rp174,74 triliun pada 2018.
Salah satu penyumbang penjaminan terbesar adalah program pemerintah seperti KUR dan FLPP. Prediksinya, kedua produk penjaminan tersebut akan semakin meningkat.
“Tahun lalu, kami menjamin KUR Rp50,5 triliun dari total yang disalurkan [pemerintah] Rp105 triliun. FLPP tahun lalu kami menjamin Rp35 triliun. Tahun ini rasanya bisa lebih dari itu karena rencana pemerintah menaikkan FLPP sampai Rp70 triliun,” katanya, Selasa (5/3/2019).
Sementara dari segi klaim, Jamkrindo mencatatkan Rp1,1 triliun pada tahun lalu.
Lebih lanjut, Direktur Bisnis Penjaminan Jamkrindo Amin Mas’udi mengatakan salah satu tantangannya pada tahun ini adalah terjadinya bencana alam yang dapat meningkatkan tingkat klaim. Namun, dia tidak khawatir, pada tahun lalu dampak bencana tidak terlalu membengkakkan klaim.
“Kan OJK sudah memiliki strategi. Bagi yang bisa direstrukturisasi. Namun, beberapa di antara mereka mungkin menjadi korban. Tapi masih oke,” ujarnya.
Perum Jamkrindo adalah perusahaan plat merah yang bergerak di bidang penjaminan dengan produk program dan non-progam. Produk untuk mendukung program pemerintah adalah penjaminan kredit usaha rakyat (KUR), penjaminan kredit pemilikan rumah (KPR) sejahtera dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), dan penjaminan sistem resi gudang.
Adapun produk non-program adalah penjaminan kredit atau pembiayaan umum sejumlah lembaga keuangan seperti bank, BPR, surety bond, dan lainnya.
Saat ini, Perum Jamkrindo memiliki jaringan kerja di 9 kantor wilayah, 1 kantor cabang khusus, 56 kantor cabang, dan 16 kantor unit pelayanan (KUP). (Nindya Aldila)
