Bisnis.com, MANGUPURA – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank bakal menjalankan skema pembiayaan investasi luar negeri atau overseas investment financing guna mendukung penetrasi pasar baru ekspor.
Direktur Eksekutif LPEI Sinthya Roesli mengatakan skema itu merupakan pembiayaan investasi kepada BUMN dan pelaku usaha strategis yang bersinergi untuk ekspor barang dan jasa dalam sebuah program berskala besar dan jangka panjang.
Dia mencontohkan salah satu perusahaan pelat merah bisa masuk ke sejumlah negara penghasil minyak atau mineral di Afrika dengan menggandeng perusahaan lokal.
Nantinya, jelas dia, pengembangan bisnis di negara tujuan bisa dikerjasamakan lebih jauh dengan menggandeng BUMN lainnya. Misalnya, untuk keperluan transportasi pengangkutan minyak atau pertambangan, diajaklah mitra berpengalaman di bidang konstruksi, produsen kereta dan gerbong, serta operatornya.
“Sebagai contoh di Madagaskar, ada proyek tambang di situ, nanti PT Antam atau PT Timah join, tetapi untuk proyek rel kereta pegangkutannya bisa dikerjakan PT WIKA, INKA yang siapkan gerbong dan kereta, dan KAI juga terlibat. Itu masuk sebagai Indonesia Incorporated,” ujarnya di sela-sela penyelenggaraan Indonesia - Africa Infrastructure Dialogue (IAID) 2019 di Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019).
Sinthya menjelaskan skema pembiayaan ini berbeda dengan pembiayaan modal kerja yang selama ini dijalankan kepada sejumlah perusahaan strategis melalui penugasan khusus ekspor atau National Interest Account (NIA). Pembiayaan modal kerja, kata dia, diberikan kepada perusahaan berdasarkan permintaan jasa pada sebuah proyek tertentu dengan jangka waktu pengerjaan terbilang pendek, yakni maksimal 3 tahun.
Sebaliknya, pembiayaan investasi luar negeri ditujukan bagi proyek jangka panjang dengan melibatkan sinergi pelaku usaha Indonesia.
“Kalau overseas investment financing, bisa 10 -15 tahun, tergantung cashflow proyeknya,” ujarnya.
Sinthya menjelaskan dengan pengalaman yang telah dimiliki BUMN dan pelaku usaha asal Indonesia, khususnya dalam pengembangan proyek infrastruktur masih dalam beberapa tahun terakhir. Di samping itu, jelas dia, Indonesia sudah terbilang sukses menjalankan sejumlah proyek dengan proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KBPU.
Semua kapasitas itu dinilai menjadi kebutuhan sejumlah negara di Afrika. Dalam ajang IAID 2019, Sinthya mengaku bahwa sejumlah negara Afrika mengungkapkan potensi kerja sama dalam pengembangan sejumlah proyek strategis.
“Pengalaman kita memang di sini, eksposur dalam negeri kita di infrastruktur, KPBU. Itu akan potensial dilakukan di Afrika.”
Pada hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengklaim perusahaan swasta dan BUMN di sektor infrastruktur memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menggarap beragam proyek. Hal itu disampaikannya di pembukaan forum IAID 2019.
Dia menyebutkan, kecakapan perusahaan infrastruktur di Indonesia tak lepas dari fokus pembangunan nasional selama lima tahun terakhir pada sektor tersebut.
“BUMN dan perusahaan swasta di Indonesia sudah memiliki kekuatan dan pengalaman yang memadai. Mereka berpengalaman membangun infrastruktur dengan tantangan geografis dan iklim yang berat. Mereka juga mampu membangun infrastruktur modern perkotaan,” ujarnya, Selasa (20/8/2019).
Dia melanjutkan perusahaan infrastruktur Indonesia juga terbukti mampu membangun infrastruktur di lokasi dengan beragam adat dan budaya beserta tradisi lokalnya.
Untuk itu dia mengaku Indonesia akan sangat terbuka untuk bekerja sama, berbagi, dan membantu pembangunan infrastruktur di Afrika.
“Kami ingin bersama Afrika melakukan lompatan-lompatan kemajuan untuk merasakan pembangunan yang merata dan menjangkau daerah-daerah terluar,” ujarnya.
