Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara menyalurkan kredit sindikasi senilai Rp195 miliar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana, Sulawesi Tenggara, Senin (30/9/2019).
Pembiayaan bertenor 34 bulan tersebut akan digunakan untuk percepatan pembangunan wilayah.
Dalam kredit sindikasi tersebut, Bank Jateng bertindak sebagai arranger atau yang melakukan penawaran pembiayaan bersama bank lain berdasarkan mandat dari calon debitur. Bank Jateng berkontribusi sebanyak Rp100 miliar, sedangkan sisanya Bank Sultra.
Dalam perjanjian kredit ini, debitur akan dibebankan provisi sebesar 0,75 persen dari nilai pinjaman. Seluruh pihak sepakat suku bunga kredit yang ditentukan sebesar 10,5 persen.
Direktur Umum Bank Sultra Hayati Hasan menjelaskan kerja sama dalam menyalurkan pembiayaan merupakan bentuk sinergi antara Bank Pembangunan Daerah (BPD).
“Ini kami harap dapat mendorong percepatan pembangunan di Bombana,” katanya usai menandatangani pernjanjian kredit sindikasi tersebut di Jakarta, Senin (30/9).
Baca Juga
Selanjutnya, Bank Sultra juga kembali membuka peluang untuk menyalurkan kredit sindikasi, baik bersama Bank Jateng maupun BPD lainnya. Sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) telah memberikan sinyal untuk mempercepat pembangunan, seperti Buton Selatan, Kolaka Utara, Kendari, dan beberapa lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Korporasi & Komersial Bank Jateng Pujiono berharap sinergi antara pihaknya dan Bank Sultra meningkat pada masa yang akan datang. Selain Bobana, dia menilai masih banyak daerah yang membutuhkan pinjaman.
“Sebenarnya kalau BPD bersatu dalam sindikasi, kebutuhan kredit berapapun sanggup,” ujarnya.
Adapun kredit sindikasi kepada Pemerintah Kabupaten Bombana rencananya digunakan untuk membangun enam infrastruktur. Sebagian besar untuk membangun pasar dan gedung rumah sakit, sedangkan sisanya untuk pembangunan jalan.
Ketua Asosiasi Pembangunan Daerah (Asbanda) Supriyatno mengungkapkan potensi menyalurkan kredit ke daerah terbilang besar. Di luar jalan tol, banyak daerah juga membangun jalan-jalan penghubung secara masif.
“BPD harus lebih intensif menawarkan fasilitas pembiayaan kepada Pemda. Makin besar penggunaan BPD, makin besar bisa dinikmati oleh pemerintah daerah lewat dividen,” ucapnya.
