Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Sanksi Menunggak Iuran BPJS Kesehatan, DPR Ingatkan Pemerintah Benahi Penagihan Dulu

Pemerintah diingatkan untuk membuat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mampu melakukan penagihan terlebih dahulu sebelum menerbitkan aturan sanksi.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com 10 Oktober 2019  |  15:09 WIB
Ilustrasi-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit. - Bisnis/Radityo Eko
Ilustrasi-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit. - Bisnis/Radityo Eko

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah diingatkan untuk membuat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mampu melakukan penagihan terlebih dahulu sebelum menerbitkan aturan sanksi.

Saleh Partaonan Daulay, anggota DPR RI Periode 2019-2024 dari Partai Amanat Nasional, menuturkan sanksi yang disiapkan oleh pemerintah melalui penerbitan instruksi presiden tidak akan efektif. Saleh beralasan sanksi yang dikenakan relatif tidak mengikat dan harus segera.

Sanksi yang disiapkan seperti tidak dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor, hingga tidak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan sanksi yang tidak memberikan efek jera. Padahal kepatuhan membayarkan iuran dibutuhkan secepatnya karena BPJS Kesehatan harus melunasi tagihan dari fasilitas kesehatan setiap bulan.

"Lebih baik BPJS Kesehatan diberi kesempatan terlebih dahulu untuk meningkatkan kolektabilitas iuran [melakukan penagihan dengan baik] melalui jaringan mereka yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Saleh, Kamis (10/10/2019).

Saat ini tingkat kepatuhan peserta mandiri disebutkan baru 50 persen, artinya untuk setiap dua orang peserta BPJS Kesehatan melalui iuran mendiri satu di antaranya merupakan penunggak iuran.

"Apalagi sejak 2016 yang lalu BPJS Kesehatan telah memiliki kader JKN yang siap membantu melaksanakan tugas tersebut," kata Saleh.

Saleh yang juga Wakil Ketua Komisi IX pada DPR Periode 2014-2019 menambahkan mendorong efektifitas penagihan melalui kesadaran masyarakat dengan bayang-bayang sanksi tidak akan efektif.

"Masyarakat bisa saja merasa tidak nyaman. Lebih baik persoalan tunggakan iuran tersebut diselesaikan dengan pendekatan partisipatoris dan persuasif," kata Saleh.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bpjs kesehatan
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top