Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Atasi Gagal Bayar, Industri Asuransi Tunggu Kebijakan OJK

Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan empat fokus besar dalam reformasi penguatan industri asuransi agar gagal bayar tidak lagi terulang.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com 23 Januari 2020  |  22:43 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 di Jakarta, Kamis (16/1/2020) - Bisnis/Amanda K. Wardhani
Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 di Jakarta, Kamis (16/1/2020) - Bisnis/Amanda K. Wardhani

Bisnis.com, JAKARTA -- Pelaku usaha asuransi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan detail rencana kerja penguatan industri.

Robin Winata, Direktur PT Capital Life Indonesia menyebutkan paparan OJK tentang rencana aksi penguatan industri asuransi ke depan telah disampaikan kepada pelaku industri. Meski begitu dibutuhkan rencana detail tentang program reformasi yang akan dijalankan.

"Menurut kami arahan dari OJK ini baik, dan kami mendukung sepenuhnya inisiatif regulator tersebut," ujar Robin di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Reformasi industri asuransi didengungkan oleh otoritas setelah meledaknya sejumlah kasus rugi investasi dan gagal bayar. Terbaru, asuransi yang gagal bayar yakni PT Asuransi Jiwasraya serta Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera. Sorotan lainnya terkait anjloknya investasi saham pada PT Asabri.

Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK menyebutkan terdapat empat fokus yang akan dibenahi otoritas. Pertama yakni reformasi pengaturan dan pengawasan, terdiri dari reformasi pada aspek kehati-hatian melalui penilaian aktiva dan peningkatan modal minimum secara bertahap, kemudian dalam hal tata kelola dan manajemen risiko.


OJK pun akan mendorong penguatan pengawasan berbasis risiko. Otoritas menyatakan bahwa telah membentuk Departemen Pengawasan Khusus bagi Lembaga Keuangan Non-Bank.


Fokus kedua adalah reformasi institusional yang akan mencakup entry policy, penetapan status pengawasan, dan exit policy.


Selanjutnya, fokus ketiga yakni reformasi infrastruktur. Pelaporan dibuat menjadi lebih ketat dengan didukung sistem informasi, keterbukaan informasi kepada publik, serta analisis industri.

Fokus keempat dari reformasi IKNB adalah penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Penjamin Polis. OJK menyatakan bahwa akan menyiapkan kerangka hukum pendirian lembaga tersebut.

Wimboh berharap para perusahaan asuransi dapat memahami arah dari transformasi tersebut sehingga dapat mempersiapkan diri


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

asuransi
Editor : Anggara Pernando

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top