Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia mempertanyakan berapa besar dana yang dibutuhkan dari pihaknya untuk menambal defisit anggaran melalui penerbitan surat utang negara pada kuartal II hingga kuartal IV yang diperkirakan mencapai Rp856,8 triliun.
"Kalau Rp856,8 triliun, apakah ini sudah memperhitungkan SAL dan global bonds?" ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Selasa (5/6/2020).
Sesuai penjelasan Menteri Keuangan dalam Raker Komisi XI DPR-RI minggu lalu (30/4/2020), jumlah kebutuhan pembiayaan APBN selama 2020 sebesar Rp1.439,8 triliun.
Dari jumlah ini rencana penerbitan SBN kuartal I hingga kuartal IV diperkirakan Rp856,8 triliun.
Menurut Perry, apabila diasumsikan penggunaan SAL dan global bonds sekitar Rp300 triliun, maka sisa penerbitan SBN rupiah di dalam negeri pada periode kuartal II hingga kuartal IV seharusnya hanya sekitar Rp506,8 triliun.
"Artinya, rata-rata lelang SBN sekitar Rp28 triliun selama kuartal II sampai dengan kuartal IV/2020." Jumlah ini diperkirakan sebagian besar dapat diserap pasar, baik investor domestik maupun asing.
Baca Juga
Dengan mekanisme yang telah disepakati, jumlah pembelian SBN di pasar perdana oleh Bank Indonesia untuk pembiayaan umum APBN 'above the line' diperkirakan maksimal sekitar Rp125 triliun.
Hal ini memicu pertanyaan dari Komisi XI DPR RI. "Kok pakai konfirmasi? Apakah ini belum dibahas di KSSK [Komite Stabilitas Sistem Keuangan]? Kenapa kok dikonfirmasi di rapat ini?" ujar Anggota Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P.
"Ini sudah dibahas, ini angka bergerak. Sesuai kesepakatan bersama, pemerintah umumkan akan mendahulukan dana SAL, dana lain-lain, dan sumber sumber global," jawab Gubernur BI.
Berdasarkan angka itu, dia menuturkan BI memperhitungkan SBN rupiah seharusnya kurang lebih Rp506 pada periode kuartal II hingga kuartal IV. Dari total tersebut, sesuai aturan dalam Perrpu No.1/2020, BI hanya akan menyerap Rp125 triliun dari pasar perdana untuk kebutuhan above the line.
Untuk skema ini, BI menegaskan ketentuannya sudah diatur bahwa imbal hasil tidak akan naik. Dia menambahkan diskusi kebutuhan SBN dan pelonggaran GWM untuk pemulihan ekonomi terus kami hitung.
"Prinsipnya untuk SBN itu tidak lebih dari biaya operasi moneter. Bukan tidak sharing burden. Kan pemerintah, punya rekening di BI kan itu mengkompensasi."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
