Bisnis.com, JAKARTA -- Sektor riil membutuhkan tambahan modal kerja sekitar Rp600 triliun untuk memulai aktivitas ekonomi pasca pelonggaran pembatasan sosial skala besar (PSBB).
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik Hariyadi Sukamdani mengatakan tambahan modal kerja sekitar Rp600 triliun sudah berdasarkan perhitungan lintas sektoral. Sektor-sektor yang membutuhkan tambahan modal kerja tersebut yakni tekstil, hotel dan restoran, transportasi darat, dan manufaktur.
Menurutnya, sektor riil pun mengharapkan perbankan mampu memberikan suku bunga rendah untuk tambahan modal kerja tersebut. Apalagi jika dana yang disalurkan untuk kredit modal kerja tersebut berasal dari APBN sehingga biaya dana tentu bisa ditekan.
Perbankan pun diharapkan tidak mencari pendapatan bunga atau net interest margin (NIM) terlalu besar di tengah kondisi saat ini.
"Tentunya kami berharap karena situasi seperti ini, kami ingin single digit, mesti di bawah. Namun, perbankan terlalu terbiasa ngambil NIM ketinggian," katanya, Kamis (2/7/2020).
Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengatakan kebutuhan modal kerja senilai Rp600 triliun digunakan untuk memenuhi kebutuhan sektor riil selama enam bulan.
Baca Juga
Kebutuhan modal kerja tersebut kemungkinan ada tambahan karena Kadin masih akan melakukan perhitungan atas tambahan dari sejumlah sektor.
Selain itu, Kadin juga mendorong pemberian subsidi bunga untuk UMKM karena dinilai masih belum berjalan. Koordinasi lintas lembaga perlu dilakukan agar bisa memberikan solusi secara menyeluruh.
"Kami bilang juga, mohon OJK, BI, dan Menkeu sama juga persepsinya, kalau tidak ya kita tidak melangkah-melangkah," katanya.
Kadin mengarapkan mendorong program bansos dan segera membayar utang ke BUMN. Pasalnya, dengan pemerintah membayar utang ke BUMN, akan bisa mendorong pergerakan ekonomi.
"Kami dengan BUMN itu banyak belum dibayar utang-utangnya oleh pemerintah," katanya.
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maming mengatakan meminta dalam rapat bersama pelaku usaha tidak hanya diikuti OJK, tetapi juga menghadirkan lembaga yang lain. Tujuannya, untuk menselaraskan peraturan yang dihasilkan.
"Masalahnya kadang antar instansi itu sulit koordinasi dan saling gesek menggesek. Sesuai perintah presiden, kita harus saling koordinasi," katanya.
