Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Digabungkan oleh Erick Thohir, Berapa Jumlah Dana Pensiun BUMN?

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan rencana untuk melakukan konsolidasi pada dapen milik perusahaan BUMN. Upaya penggabungan itu akan dilakukan secara bertahap dengan tujuan untuk menjaga pengelolaan investasi dana pensiun (dapen).
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 06 Juli 2020  |  13:33 WIB
Dana pensiun - Istimewa
Dana pensiun - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN berencana menggabungkan entitas dana pensiun pelat merah untuk mencegah terulangnya kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Ada berapa jumlah dana pensiun dengan pendiri perusahaan BUMN?

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan rencana untuk melakukan konsolidasi pada dapen milik perusahaan BUMN. Upaya penggabungan itu akan dilakukan secara bertahap dengan tujuan untuk menjaga pengelolaan investasi dana pensiun (dapen).

Pada tahap pertama, pendiri Mahaka Group itu memperkirakan baru dapat mengkonsolidasikan tiga sampai empat dapen BUMN. Terdapat banyak perusahaan BUMN yang memiliki atau menjadi pendiri dari entitas dapen, sehingga jika diteruskan, akan terdapat beberapa tahap penggabungan.

Berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan Bisnis dari data Otoritas Jasa Keuangan, terdapat 56 entitas dana pensiun yang dimiliki perusahaan BUMN. Jumlah tersebut terdiri dari 53 pengelola dapen dan tiga entitas dana pensiun lembaga keuangan (DPLK).

Berikut daftar pengelola dana pensiun dengan pendiri perusahaan BUMN:

1. PT PP (Persero)

2. PT Antam (Persero)

3. PT Inti (Persero)

4. Perum Perhutani

5. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)

6. Pegawai Perum Peruri

7. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

8. Perum Jasa Tirta II

9. PT Pertamina (Persero)

10. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri)

11. PT Len Industri (Persero)

12. PT Nindya Karya (Persero)

13. LKBN Antara

14. Dapen Bank Mandiri Satu (Bank Bumi Daya/BBD)

15. Dapen Bank Mandiri Dua (Bank Dagang Negara/BDN)

16. Dapen Bank Mandiri Tiga (Bank Exim)

17. Dapen Bank Mandiri Empat (Bapindo)

18. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI

19. PT Asuransi Bangun Askrida

20. Dapen BRI

21. Dapen Bank Negara Indonesia

22. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

23. PT Wijaya Karya (Persero)

24. Wijaya Karya Program Pensiun Iuran Pasti

25. PT Pos Indonesia (Persero)

26. Dapen Hotel Indonesia Internasional

27. PT Semen Gresik

28. Dapen Inhutani

29. Angkasa Pura II

30. Angkasa Pura I

31. Dapen Karyawan Semen Baturaja

32. PT Semen Tonasa (Persero)

33. PT Kimia Farma (Persero) Tbk.

34. Dapen Semen Padang

35. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

36. PT Danareksa (Persero)

37. Dapen Jasindo

38. PT Jasa Raharja (Persero)

39. Dapen Pemberi Kerja Jiwasraya

40. PT Pegadaian (Persero)

41. PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

42. Dapen PLN

43. Dapen Perkebunan

44. PT Pertani (Persero)

45. Dapen Karyawan Taspen

46. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

47. PT Hutama Karya (Persero)

48. PT PAL Indonesia (Persero)

49. PT Pindad (Persero)

50. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

51. Dapen Pegawai PT Persero Batam

52. Dapen Perum Perumnas

53. Dapen Pelindo Purnakarya

54. DPLK BRI

55. DPLK Jiwasraya

56. DPLK BNI

Jumlah dapen BUMN mencakup 56 entitas dari total 222 entitas dapen yang tercatat oleh OJK per Juni 2020. Terdapat 198 entitas dapen berbentuk dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dan 24 entitas DPLK.

Dapen merupakan lembaga yang didirikan oleh suatu perusahaan untuk mengelola dana pensiun dari karyawan-karyawannya. Sedangkan DPLK merupakan lembaga yang hanya dapat didirikan oleh perusahaan lembaga jasa keuangan.

DPLK bisa melayani pengelolaan dana pensiun dari karyawan perusahaan pendirinya serta nasabah lain dari luar, mencakup nasabah korporasi dan nasabah perorangan.

Erick menjelaskan bahwa pengelolaan investasi dana pensiun harus menghindari iming-iming imbal hasil tinggi seperti yang terjadi pada pengelolaan JS Saving Plan dari Jiwasraya. Sebagaimana diketahui, imbal hasil tinggi juga mencerminkan risiko besar.

Erick mengatakan bahwa pengelolaan dana pensiun semestinya ditempatkan pada instrumen dengan risiko rendah, dengan konsekuensi imbal hasilnya juga akan rendah. Dia mencontohkan, instrumen semacam itu adalah deposito dan surat utang negara (SUN).

“Saya tidak mau kejadian Jiwasraya terjadi di dana pensiun BUMN, kita sedang coba konsolidasi dapen BUMN, bahwa kita coba konsolidasikan, tapi legal hukumnya masih kami pelajari,” ujar Erick pada pekan lalu.

Direktur Eksekutif ADPI Bambang Sri Muljadi menjelaskan bahwa rencana Kementerian BUMN untuk menggabungkan dapen pelat merah sebagai rencana yang baik, asalkan sesuai dengan regulasi dapen yang berlaku.

Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang (UU) Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992, perlu terdapat pendiri dari entitas dana pensiun. Hal itu pun dinilai berlaku jika pemerintah akan menggabungkan seluruh Dapen BUMN.

"Jadi bentuknya ada pendiri dana pensiun, misalnya PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., dan BUMN yang lain sebagai mitra pendiri, bukan dibentuk holding [berbentuk] PT atau apa," ujar Bambang kepada Bisnis, Minggu (5/7/2020).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

BUMN dana pensiun erick thohir
Editor : Ropesta Sitorus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top