Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Modus Baru, Ini Skema Suap Berkedok Kredit Pegawai OJK

Ini bukan pertama kalinya pejabat OJK terjerat dengan dugaan kasus suap atau korupsi. Akan tetapi, dalam kasus baru ini, ada modus baru yang dilakukan yakni berupa pemberian fasilitas kredit dari bank.
Ropesta Sitorus
Ropesta Sitorus - Bisnis.com 22 Juli 2020  |  13:13 WIB
Karyawan berada di dekat logo Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Bisnis - Abdullah Azzam
Karyawan berada di dekat logo Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Bisnis - Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA – Seorang pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menjadi tersangka dalam dugaan kasus suap dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Ini bukan pertama kalinya pejabat otoritas pengawas lembaga keuangan tersebut terjerat dengan kasus serupa. Akan tetapi, dalam kasus baru ini, ada modus baru yang dilakukan yakni berupa pemberian fasilitas kredit dari bank.

Dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang ini, bank yang terlibat memberikan fasilitas kredit yakni PT Bank Bukopin Tbk. kantor cabang Surabaya.

Tak main-main, jumlah fasilitas kredit yang diduga untuk suap tersebut cukup besar. Dalam keterangan yang disampaikan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, pegawai OJK yang berinisial DIW ditahan dengan sangkaan memperoleh suap berupa fasilitas kredit senilai Rp7,45 miliar dari Bank Bukopin.

Fasilitas ini didapatkan sebagai kompensasi DIW tidak memasukkan lima sampling debitur dalam Matriks Konfirmasi Pemeriksaan Bank Bukopin Kantor Cabang Surabaya, Jawa Timur pada 31 Desember 2018.

Sebelum ditangkap, penyidik kejaksaan telah menetapkan DIW sebagai tersangka sekitar 2019. DIW saat itu menjabat Pengawas Eksekutif - Grup Pengawas Spesialis 1 pada Departemen Pengawasan Bank 1 Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK.

Atas kasus terbaru ini, OJK angkat bicara bahwa pegawai tersebut kini sudah dibebastugaskan.

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Anto Prabowo mengatakan pihaknya menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. OJK juga akan mendukung serta menghormati proses penegakan hukum terhadap pegawai tersebut.

Sebelumnya, OJK telah melakukan serangkaian proses investigasi internal yang melibatkan Satuan Kerja di bidang hukum, organisasi dan SDM dan pengendalian internal/Anti Fraud.

“OJK kemudian memutuskan untuk membebastugaskan yang bersangkutan atas dugaan pelanggaran tata tertib dan disiplin pegawai,” katanya seperti dikutip dalam rilis, Rabu (22/7/2020).

Lebih lanjut, OJK mengaku senantiasa mengingatkan kepada seluruh pegawainya untuk tetap melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai governance dan menjaga integritas.

Sementara itu, Kepala Kejati DKI Jakarta, Asri Agung Putra menuturkan DIW akan ditahan untuk keperluan penyidikan.

“Penyidik melakukan penahanan kepada tersangka selama 20 hari ke depan dan akan di tempatkan pada Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung,” katanya.

Penahanan pejabat OJK itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: PRIN- 3 /M.1/Fd.1/06/2020 tertanggal 11 Juni 2020 dan Nomor : Print-1971/M.1/Fd.1/07/2020 tertanggal 21 Juli 2020 atas nama DIW.

“Yang bersangkutan tidak melaporkan ke pimpinan OJK pusat sehingga dengan langkah itu yang bersangkutan mendapat hadiah atau beri suap oleh bank Bukopin dalam hal ini berupa pemberian kredit nilainya Rp7,45 miliar,” ungkap Asri.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

korupsi OJK suap bukopin
Editor : Ropesta Sitorus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top