Bakal Merger dengan BPD Banten, Bank BJB Sebut Proses Uji Tuntas Belum Rampung

Bank BJB melaporkan bahwa seluruh proses tindak lanjut letter of intent terkair merger dengan Bank Banten dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan kepentingan seluruh stakeholders.

Ni Putu Eka Wiratmini - Bisnis.com

Kamis, 3 September 2020 | 08:12

Kantor Bank BJB/bankbjb.co.id

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. melaporkan proses uji tuntas atau due diligence atas rencana penggabungan atau pengambilan usaha dengan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. masih belum selesai.

Berdasarkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diumumkan di Harian Bisnis Indonesia, Kamis (3/8/2020), Bank BJB melaporkan bahwa seluruh proses tindak lanjut letter of intent dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan kepentingan seluruh stakeholders.

Berdasarkan catatan Bisnis, Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani oleh Gubernur Banten Wahidin Halim dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada April 2020 berisikan Rencana Penggabungan Usaha PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) ke dalam PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB).

Hanya saja, ketika diwawancarai Bisnis, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan OJK telah memberikan kesempatan kepada pengurus BPD Banten untuk mencari modal tambahan untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dialami perseroan tersebut. Pemda Banten pun memberikan persetujuan atas rencana mencari modal tambahan dengan melakukan rights issue.

Wahidin menegaskan semasih investor tertarik dengan pembelian saham baru yang akan diterbitkan perseroan, merger tidak perlu dilakukan. Apalagi, merger berpotensi akan menurunkan porsi saham pemerintah daerah Banten.

Sementara itu, RUPSLB Bank BJB yang digelar 1 September 2020 lalu juga memutuskan pengangkatan Nancy Adityasari selaku Direktur Komersial dan UMKM. Sebelumnya, jabatan tersebut tidak diisi.