Bisnis.com, JAKARTA - Kebutuhan strategic partner untuk menyelematkan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. menjadi kebutuhan di tengah kinerja perseroan yang semakin memburuk.
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS) masih membukukan rugi hingga semester I/2020 dengan nilai Rp99,98 miliar. Perolehan ini membaik dibandingkan kondisi akhir tahun lalu dengan kerugian Rp137,56 miliar.
Hanya saja, hal tersebut bukan berarti kinerja BEKS mulai membaik. Aset BEKS justru terpantau menurun pada semester I/2020 sebesar 15,88% dibandingkan posisi akhir tahun lalu menjadi Rp6,81 triliun. Begitu juga dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) yang terus merosot. BEKS yang beralih dari Bank Pundi pada 2016 mencatatkan rasio CAR sebesar 13,2%.
Posisi CAR terus menurun pada 2017 menjadi 10,2% serta pada 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 10%. Seiring dengan terbatas permodalan dan belum tercapainya skala ekonomi yang diperlukan untuk dapat memperoleh laba, perseroan terus mengalami penggerusan modal.
Meskipun demikian, BEKS masih optimitis mampu memperbaiki kinerja. Bank Banten pun mengaku telah menyiapkan skenario penyehatan dengan mengurangi biaya operasional rata-rata menjadi 10,6% pada 2021 dari posisi akhir 2019 yang sebesar 14,79%.
Skenario tersebut akan tercapai dengan melakukan ekspansi kredit hingga Rp2,028 triliun sebagai break even point perusahaan. Setidaknya, ekspansi tersebut dapat dicapai apabila Bank Banten mendapatkan permodalan senilai Rp500 miliar.
Adapun, rencana penambahan pemodalan tersebut akan dilakukan dengan menerbitkan obligasi penawaran umum terbatas (PUT) dalam dua tahap yakni tahap pertama senilai Rp500 miliar pada Juni 2020 dan kedua senilai Rp700 miliar pada akhir 2020 atau paling lambat awal 2021.
Jika penambahan modal ini berhasil, BEKS pun memproyeksikan rasio kecukupan modal setelah dilakukan rights issue akan mencapai 45% sampai 50%. Sebagai upaya penyehatan, BEKS berupaya mencari strategic partner yang akan ikut dalam rights issue tersebut.
BKES berencana menerbitkan saham baru melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan seri dan nominal yang berbeda yaitu saham Seri C sebanyak 60.820.296.033 saham Seri C dengan nilai nominal Rp50 per lembar saham. Nilai estimasi penambahan modal dari PUT VI adalah Rp1,55 triliun hingga Rp3,04 triliun.
Aksi korporasi tersebut akan mengakomodir rencana penambahan modal Bank Banten oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui PT Banten Global Development. Rencana penambahan modal tersebut telah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten senilai Rp1,55 triliun.
Direktur Bank Banten Kemal Idris megatakan pihaknya masih mengupayakan investor lain yang akan masuk menjadi strategic partner BEKS. Sejauh ini, pengurus BEKS mengaku masih intens melakukan komunikasi dengan strategic partner tersebut. "Kami upayakan terkait investor lain baik existing maupun calon investor strategis, masih berproses, dari pengurus sudah berkomunikasi," katanya.
Pemerintah provinsi Banten mendukung rencana BPD Banten yang akan melakukan rights issue untuk menghindari terjadinya merger. Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan OJK telah memberikan kesempatan kepada pengurus BPD Banten untuk mencari modal tambahan untuk mengatasi kesulitan likuiditas. Pemda Banten pun menyetujui rencana aksi korporasi rights issue.
Menurutnya, Bank Banten setidaknya membutuhkan tambahan modal sekitar Rp700 miliar hingga Rp800 miliar dalam upaya mendukung rencana penyehatan. Sebelumnya, Pemda Banten telah menyuntikkan dana senilai Rp1,55 triliun yang sebelumnya merupakan dana kas daerah yang ditempatkan di rekening Bank Banten.
Wahidin menegaskan jika investor masih tertarik dengan pembelian saham baru yang akan diterbitkan perseroan, merger tidak perlu dilakukan. Apalagi, merger berpotensi akan menurunkan porsi saham pemerintah daerah Banten. "Kalau merger saham kita jadi turun, kalau saya sih tidak mau merger, tergantung nanti bagaimana perkembangan yang akan dilaporkan direksi," katanya kepada Bisnis, belum lama ini.
Dalam rights issue tersebut, lanjutnya, Pemda Banten melalui PT Banten Global Development sebagai pemegang saham pengendali tidak akan ikut serta melakukan pembelian saham pada PUT VII. Pasalnya, ketersediaaan dana menjadi hambatan bagi pemda banten untuk ikut serta dalam aksi korporasi tersebut.
Meskipun demikian, dia tetap meyakini porsi kepemilikan saham Pemda Banten tetap akan di atas 50% meskipun tidak mengikuti pelaksanaan PUT VII. Penambahan modal Rp1,55 triliun yang telah dilakukan melalui PUT VI baru-baru ini menguatkan posisi Pemda Banten sebagai pemegang saham pengendali. "Untuk sementara belum beli, kita belum ada dana, kecuali lima atau enam tahun mendatang," katanya.
Senior Faculty LPPI Moch Amin Nurdin berpendapat BEKS memang sebaiknya segera mencari mitra strategis meskipun masih ada opsi lain untuk penyehatan bank tersebut.
Dalam POJK 12/2020 yang mengatur mengenai konsolidasi bank, pembentukan kelompok usaha bank (KUB) dimungkinkan untuk membantu bank dalam memenuhi aspek regulasi tersebut. Dengan KUB, bank yang belum memenuhi minimum modal inti, memliki relaksasi batas waktu yang lebih fleksibel.
Hanya saja, KUB membutuhkan waktu yang lama sehingga akan menyulitkan BEKS yang saat ini membutuhkan penambahan modal bukan hanya untuk memenuhi modal inti minimum tetapi juga penyehatan bank. Strategic partner pun menjadi pilihan tepat bagi BEKS untuk memperbaiki kinerjanya.
"Kalau mau instant, lewat strategic partnership. Kalau mau sabar, lewat KUB. Saya sarankan untuk Bank Banten lebih baik cari strategic partnership," katanya kepada Bisnis, Rabu (4/11/2020).
Apalagi, Amin menilai penempatan dana yang dilakukan Pemprov Banten dengan mengubah rekening kas daerah sebagai modal belum efektif menyelematkan Bank Banten. Begitu juga dengan penempatan dana pemerintah melalui program PEN dinilai tidak akan efektif karena jumlahnya terbatas.
Padahal di satu sisi, kebutuhan modal untuk memperbaiki posisi, kinerja, CAR dan reputasi sepertinya perlu dana lebih. "Jadi menurut saya akan lebih baik menggandeng strategic partner dan atau kolaborasi dengan BPD lain dalam kawasan untuk membentuk KUB. Karena jika tidak akan makin sulit," katanya.
