Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh pihak serius mendukung pengembangan fintech untuk memperkuat layanan keuangan dalam negeri serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
"Kita semua harus secara serius mendukung pengembangan fintech ini, bukan hanya untuk fintech itu sendri. Juga bukan hanya untuk memperkuat layanan keuangan. Tetapi lebih dari itu, sebagai sarana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," katanya saat menutup Pekan Indonesia Fintech Summit 2020 dan Pekan Fintech Nasional 2020 melalui virtual, Rabu (25/11/2020).
Lebih lanjut, dia mengatakan pengembangan fintech di Indonesia sudah cukup baik. Kondisi ini dapat dilihat di antaranya dalam empat tahun terakhir terdapat 500 penyelenggara fintech dalam berbagai bentuk dan layanan. Jumlah ini meningkat tajam lantaran pada 2016 hanya terdapat 24 fintech yang terdaftar.
Selain itu, dari sisi model bisnis dan solusi teknologi keuangan, juga terdapat banyak variasi. Sebab itu, Wapres menilai perkembangan tersebut harus dapat diaplikasikan pada fintech berbasis syariah. Pasalnya fintech syariah diyakini dapat berpotensi mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilar perekonomian nasional.
“Saya gembira karena hal ini telah direspon dengan baik oleh para pelaku fintech. Berbagai layanan fintech syariah juga telah tersedia baik itu pembayaran, pinjaman maupun investasi yang berbasis syariah. Layanan ini selain juga mengikuti prinsip syariah juga cukup kompetitif. Layanan pembayaran yang disediakan fintech syariah juga termasuk layanan dalam penyaluran zakat, wakaf, infaq dan sedekah,” ujarnya.
Dia mengatakan perkembangan dan inovasi produk menjadi pendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pilar perekonomian nasional. Pemanfaatan layanan ini akan mendorong penambahan masyarakat yang terlibat dalam aktivitas ekonomi sehingga bisa mempercepat pemulihan.
Baca Juga
Lebih lanjut, Ma'ruf Amin mengatakan pelaku bisnis fintech perlu memitigasi risiko dan memprioritaskan perlindungan kepada masyarakat.
“Perlindungan terhadap kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Karena itu pelaku fintech juga harus memperkuat tata kelola penyelenggaraan layanan. Aspek keamanan teknologi perlu terus disempurnakan. Selain itu edukasi pemanfaatan layanan secara prudent (bijaksana) dan rasional kepada masyarakat juga harus dilakukan,” tuturnya.
Wapres juga menekankan pentingnya peran regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan (OJK) agar secara optimal memastikan penyelenggaraan layanan teknologi keuangan dengan baik, adaptif dan proaktif terhadap perkembangan teknologi, serta menyediakan regulasi yang memadai.
“Regulasi harus mampu menjadi katalisator terhadap berkembangnya teknologi dan tidak seharusnya menjadi penghambat perkembangannya."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
