Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menilai bahwa gangguan keamanan data merupakan ancaman keamanan nasional. Isu keamanan data peserta BPJS pun akan menjadi prioritas pengawasan ke depannya.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto menilai bahwa kasus dugaan kebocoran data badan tersebut merupakan isu serius yang harus dikaji secara mendalam. Bahkan, isu itu bukan hanya menjadi masalah BPJS Kesehatan, tetapi menjadi masalah keamanan nasional.
"Dewan Pengawas memandang persoalan gangguan terhadap pengelolaan data merupakan ancaman keamanan nasional, yang harus diperhatikan dan segera ditangani, bukan hanya oleh BPJS Kesehatan tetapi seluruh pemangku kepentingan," ujar Yuri dalam konferensi pers tekait dugaan kebocoran data BPJS, Selasa (26/5/2021).
Dewan Pengawas BPJS Kesehatan pun meminta jajaran direksi untuk melakuan penelusuran mendalam atas kebenaran berita-berita terkait dugaan kebocoran data. Pemberitaan terus berkembang setelah informasi kebocoran data pertama muncul di media sosial pada Kamis (20/5/2021).
Direksi BPJS Kesehatan pun diminta melakukan klarifikasi secara transparan atas kondisi yang terjadi. Selain itu, direksi harus menindaklanjuti secara hukum jika terdapat bukti-bukti adanya kebocoran data peserta jaminan kesehatan nasional (JKN).
Yuri menyatakan bahwa pihaknya sudah memberikan saran terkait persoalan data peserta, bersama sejumlah poin pembenahan lainnya bagi BPJS Kesehatan. Namun, adanya kasus dugaan kebocoran data membuat isu keamanan siber akan lebih diperhatikan.
Baca Juga
"Kami akan menempatkan persoalan ini sebagai prioritas pengawasan ke depan," ujar Mantan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 itu.
