Bisnis.com, GORONTALO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan bantuan alat produksi berupa 4 unit alat pengering jagung dan padi, serta 14 unit mesin ketinting kepada koperasi petani dan nelayan di Provinsi Gorontalo.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan otoritas dan Industri Jasa Keuangan (IJK) berkomitmen mendukung dan memperluas akses keuangan bagi petani melalui pembentukan ekosistem pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) klaster sektor pertanian dan peternakan.
Dalam kunjungannya di Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Rabu (13/10/2021), Wimboh hadir bersama Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Bupati Bone Bolango Hamim Pou dan perwakilan IJK.
“Program ekosistem KUR klaster ini diharapkan mampu membantu para petani memperoleh dukungan pembiayaan, pendampingan, hingga pemasaran atas hasil pertaniannya,” ujarnya di sela-sela kunjungan.
Khusus di Gorontalo, skema KUR klaster diterapkan untuk pengembangan sektor pertanian padi dan jagung (Bohusami Ba Kobong) serta peternakan sapi (Bohusami Ba Ternak).
Pelaksanaan skema ini didukung partisipasi pembiayaan dari beberapa bank dan juga akan bekerja sama dengan beberapa koperasi yang dimiliki petani
Baca Juga
“KUR klaster diharapkan dapat membantu pertumbuhan sektor pertanian dengan memiliki produktivitas yang tinggi dan mempunyai nilai tambah bagi masyarakat serta dapat menyerap tenaga kerja di daerah serta menjadi salah satu komoditas ekspor,” kata Wimboh.
Sampai dengan September 2021, OJK mencatat realisasi KUR di Provinsi Gorontalo sebesar Rp963,18 miliar. Khusus untuk sektor pertanian tercatat sebesar Rp261,92 miliar yang diterima oleh 10.498 debitur.
Rachmat Gobel menuturkan KUR klaster dapat mendorong pertanian dan meningkatkan produktivitas di masyarakat, sehingga Gorontalo bisa menjadi provinsi yang kuat, petani mandiri yang hebat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain pemberian kredit kepada petani, dia juga meminta agar petani mendapatkan pendampingan dalam usahanya. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari hasil pertanian sehingga layak untuk diekspor.
“Petani hendaknya tidak hanya diberikan kredit untuk pengembangan usahanya, tetapi juga mendapat pendampingan agar ada peningkatan kualitas dari hasil pertanian sehingga layak untuk diekspor ke negara lain,” kata Rachmat.
