Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau Bank BJB membuka peluang kerja sama seluas-luasnya kepada bank pembangunan daerah (BPD) untuk bergabung ke dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) perseroan.
Berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), KUB memungkinkan bank-bank kecil bernaung di dalam satu bank besar sebagai induknya. Dengan demikian, modal inti bank kecil tersebut cukup mencapai minimal Rp1 triliun.
Teranyar, Bank BJB telah merangkul Bank Bengkulu untuk masuk menjadi entitas KUB perusahaan. Selain itu, perseroan juga sudah meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penyertaan modal sebesar Rp250 miliar kepada Bank Bengkulu secara bertahap.
Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi mengatakan bahwa KUB dengan sesama Bank Pembangunan Daerah atau BPD di Indonesia merupakan upaya bersama memajukan ekonomi. Oleh sebab itu, perseroan juga membuka pintu kolaborasi bagi BPD lainnya.
“Bank BJB sangat terbuka untuk kolaborasi, tidak terbatas pada Bank Bengkulu saja, tidak menutup kemungkinan Bank BJB akan melakukan KUB dengan BPD yang lainnya juga dalam waktu dekat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (3/8/2022).
Menurut Yuddy, KUB harus memberikan sinergi dan manfaat positif bagi kedua belah pihak, serta dalam kerangka pengembangan bisnis secara bersama-sama.
Bertalian dengan sinergi dengan Bank Bengkulu, Yuddy menjelaskan cakupan kerja sama itu menaungi pembiayaan kredit sindikasi, transformasi layanan digital, sharing infrastruktur IT, pengembangan sumber daya manusia melalui BJB University dan berbagai hal lainnya.
Bank BJB juga memiliki layanan digital yang membantu pelayanan pemerintah daerah seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor online bjb e-samsat, pembayaran PBB online, bjb e-tax yang dapat dikerjasamakan dengan Bank Bengkulu untuk menggarap potensi di wilayahnya.
Yuddy menyatakan sinergi ini akan meningkatkan kemampuan pembiayaan karena Bank BJB dengan modal lebih besar akan menyerap kebutuhan kredit jumbo, semisal untuk pembangunan infrastruktur daerah atau proyek strategis berskema pembiayaan bersama.
Sementara itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai BPD di Indonesia memang perlu bekerja sama untuk dapat memanfaatkan potensi ekonomi keuangan ke depan.
Kerja sama itu pun dilakukan dengan dukungan layanan adaptif terhadap perkembangan zaman. Menurut Eko, umumnya, BPD tidak cukup agresif dalam bersaing layanan dengan bank-bank skala nasional di bidang digital karena terkendala permodalan.
“Dengan bekerja sama dengan BPD lain maka mereka bisa join teknologi, layanan lintas daerah, dan lain sebagainya,” kata Eko.
