Tingkat Kesehatan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan
Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau biasa dikenal dengan BPJamsostek menargetkan memiliki dana kelolaan Rp1.000 triliun pada 2026. Target ini mencakup 70 juta peserta aktif dalam 3 tahun 7 bulan mendatang.
Dengan target dana kelolaan ini maka BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan instrumen investasi yang lebih luas. Termasuk kemungkinan untuk melakukan investasi di luar negeri.”Yang tentu saja akan dilakukan sangat hati hati,” kata kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo di Plaza BPJamsostek Jakarta, Jumat (12/5/2023).
Anggoro menyebutkan saat ini BPJS Ketenagakerjaan melakukan penempatan investasi dengan liability-driven investment dan mix assets allocation. “Kami fokus ke instrumen investasi jangka panjang,” jelasnya
Sementara untuk 2023, BPJS Ketenagakerjaan memasang target 46,35 juta peserta aktif dengan Rp96,09 triliun pendapatan dari iuran.
Menurut Anggoro, hingga akhir 2022 lalu, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif baru 35,86 juta peserta. "Artinya ada delta 10 juta peserta dalam 7 bulan ke depan harus dicapai," katanya.
Baca Juga
Untuk merealisasikan ini, Anggoro menyebut menyiapkan tiga strategi yakni melakukan ekstensifikasi, intensifikasi dan menjaga retensi. 3 Strategi ini kemudian dijalankan dengan mengembangkan sistem keagenan, menggandeng para tokoh masyarakat, menjaga ekosistem di perusahaan besar dan menengah, dan memperkuat kepatuhan pembayaran dengan auto debet. Strategi terakhir ini utamanya untuk kelompok peserta bukan penerima upah (BPU).
Menurutnya, fokus peserta akan digeser lebih ke pinggir. Strategi ini digunakan untuk menjaring peserta informal yang berada di desa, ekonomi pasar, pekerja rentan, hingga memanfaatkan layanan e-commerce dimana para penjualnya harus berurusan dengan pinjaman bank. Kepesertaan di BPJS menjadi salah satu syarat untuk diberikan akses keuangan kredit dengan bunga murah.
Zainudin, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menurunkan sektor bukan penerima upah menjadi andalan untuk melakukan perluasan peserta seperti yang sudah ditetapkan. Menurut dia, fokus ke desa menjadi jalan yang ditetapkan oleh perusahaan.
"Target kami growth saja [pada 2023] sebesar 92 persen. Ini melewati peserta Jasa Konstruksi [jika terealisasi]," katanya dalam kesempatan yang sama.
Menurut dia, strategi meningkatkan peserta di daerah desa telah diterapkan pada 2022 lalu. Kondisi yang membuat kelompok pekerja bukan penerima upah (BPU) mencapai rekor dengan 6 juta pekerja.
"6 juta [peserta BPU] itu 80 persen di desa. [Untuk mengejar target 2023] Caranya kami mulai dari ekosistem desa dan menggerakkan keagenan 1 desa 1 agen. Targetnya 30 persen [desa] tercoverge," katanya.
Lainnya, kelompok pekerja rentan juga menjadi andalan kepesertaan. "Ada marbot masjid, ada [peserta dari] Anak Suku Dalam di Jambi. Jadi selain meningkatkan yang formal kami juga fokus ke informal dan UMKM," katanya menambahkan.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, hingga akhir 2022, jumlah pekerja yang terdaftar dalam badan publik perlindungan pekerja ini mencapai 55,37 juta peserta. Dari jumlah ini 35,86 juta peserta dikategorikan tenaga kerja aktif.
Kelompok tenaga kerja aktif ini meliputi 64 persen pekerja formal atau penerima upah. Artinya baru 22,83 juta peserta yang terdaftar dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. 17 persen merupakan kelompok bukan penerima upah atau sekitar 6 juta orang, dan 19 persen atau 7,02 juta orang merupakan pekerja dalam kelompok jasa konstruksi.
Dana Kelolaan BPJS Ketenagakerjaan 2022
Sementara itu dalam rilis kinerja keuangan BPJamsostek periode 2022, badan publik pengelola dana pekerja ini mengumumkan dana investasi yang dikelola mencapai Rp627,69 triliun.