Bisnis.com, JAKARTA — PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) tidak mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun ini. Jamkrindo dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) akan diusulkan mendapatkan suntikan modal pada 2024.
“Sudah mulai membahas untuk usulan tahun 2024 rencananya Rp3 triliun untuk Jamkrindo dan Askrindo melalui IFG tentunya sebagai induk holding,” kata Direktur Keuangan, Investasi, dan Manajemen Risiko PT Jamkrindo Suwarsito dalam konferensi pers Syukuran HUT Jamkrindo ke-53 di Kantor Pusat Jamkrindo, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2023).
Suwarsito mengatakan bahwa tambahan modal tesebut akan digunakan untuk kapasitas perusahaan penjaminan, terutama karena adanya penugasan untuk menjamin kredit program atau Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Jadi PMN ini harapan kami pada 2024, dalam rangka menjaga kapasitas,” katanya.
Program KUR nantinya diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang produktif. Harapanya dengan kredit tersebut pelaku UMKM dapat tumbuh dan berkelanjutan.
Adapun Jamkrindo menargetkan volume penjaminan sebesar Rp340 triliun pada tahun ini. Per Mei 2023, volume penjaminan telah mencapai 34 persen dari target atau sekitar 144,59 triliun, dengan jumlah umkm yang dijamin sebanyak 4,47 juta debitur UMKM.
Baca Juga
Pada 2022, Jamkrindo berhasil mencatatkan volume penjaminan sebesar Rp 312,36 triliun atau naik sebesar 26,19 persen, dengan jumlah UMKM yang dijamin sebanyak 10,8 juta UMKM.
Diberitakan sebelumnya, PMN 2024 awalnya diusulkan oleh Kementerian BUMN terdiri dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp10 triliun untuk pencapaian target rasio elektrifikasi.
Selanjutnya, Hutama Karya sebesar Rp10 triliun untuk pendanaan masa operasi, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp4 triliun untuk pembelian 3 kapal penumpang rute perintis, dan IFG sebesar Rp3 triliun untuk peningkatan kapasitas penjaminan KUR.
Berikutnya, PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp3 triliun untuk peningkatan kapasitas dan kualitas produksi, PT Rekayasa Industri sebesar Rp2 triliun untuk dukungan atas restrukturisasi permodalan dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebesar Rp1,9 triliun untuk penyertaan kepada anak usaha dalam rangka investasi dan modal kerja.
Adapun PMN tambahan yang disepakati berdasarkan rapat internal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 28 April 2023 mencakup Hutama Karya sebesar Rp12,5 triliun untuk penyelesaian pembangunan ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), dan tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung).
WIKA nantinya mendapat PMN sebesar Rp8 triliun untuk penyehatan struktur permodalan, dan IFG sebesar Rp3,56 triliun untuk penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya yang dananya berasal dari aset sitaan tindak pidana korupsi.
Sementara itu, PMN berupa non-tunai untuk 2024 diberikan untuk penguatan struktur permodalan kepada PT Len Industri (Defend ID) sebesar Rp649,23 miliar, dan PT Varuna Tirta Prakasya sebesar Rp24,13 miliar.
