OJK Ungkap Alasan Masyarakat Getol 'Ngutang' Pakai Pay Later

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap alasan Buy Now, Pay Later (BNPL) makin diminati oleh masyarakat. OJK bahkan mencatat jumlah kontrak bisnis fasilitas Pay Later mengalami pertumbuhan sebanyak 18,18 juta atau 33,25 persen pada Mei 2023. 

Per Mei 2022, jumlah kontrak BNPL mencapai 54,70 juta kontrak dan meningkat menjadi 72,88 juta kontrak per Mei 2023. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono mengatakan salah satu penyebab pengguna BNPL semakin tinggi adalah proses persetujuan pembiayaan yang mudah dan cepat. 

“Serta promo-promo Pay Later yang menarik kepada masyarakat,” kata Ogi dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (5/7/2023). 

Ogi mengatakan Pay Later menawarkan berbagai jenis promo kepada para calon debiturnya antara lain program diskon, cashback, hingga program cicilan 0 persen. 

OJK sebelumnya pun menyampaikan bahwa kredit macet (non-performing loan/NPL) di bisnis dengan penggunaan jasa bayar tunda BNPL mulai terkendali dan membaik pasca pandemi.

Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Triyono mengatakan terkendalinya kredit macet di bisnis BNPL ini seiring dengan pandemi Covid-19 yang juga melandai.

“Kemarin [kredit macet BNPL] sedikit naik karena ada pandemi, setelah pandemi relatif masih terjaga walaupun tidak ada portofolio yang 100 persen zero NPL, tidak ada, semuanya ada. Tapi sekarang sudah lebih terkendali,” kata Triyono. 

Dia menilai tren bisnis BNPL di Indonesia juga berada di jalur positif, sejalan dengan jumlah pengguna dan pelaku BNPL yang terus bertambah. Di samping itu, Triyono memandang bisnis BNPL juga didukung oleh infrastruktur yang memadai di sejumlah e-commerce.

“Menurut saya, dari segi jumlah pengguna dan pelaku cukup bertambah, karena dukungan infrastruktur sudah ada, angka dari e-commerce juga meningkat dengan baik,” ujarnya.

Credit Scoring 

Triyono menuturkan bahwa bisnis BNPL dapat semakin berkembang dengan adanya layanan skor kredit atau credit scoring, terutama dengan adanya tambahan sinergi antara Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) dan Innovative Credit Scoring (ICS).

“Kalau bisnis industri credit scoring semakin marak, sehingga risikonya lebih terjaga. Regulator mengharapkan dengan adanya credit scoring yang baik maka otomatis ekspektasi kita akan menurunkan level NPL,” tuturnya.

Di Indonesia, layanan Credit Scoring Indonesia disediakan oleh dua jenis entitas, yaitu Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) sebagai Biro Kredit Konvensional, dan penyedia Innovative Credit Scoring (ICS).

Biro Kredit Konvensional menyediakan laporan dan credit scoring berdasarkan data kredit tradisional, seperti riwayat pembayaran pinjaman dan utang yang belum lunas.

Adapun, saat ini ada tiga LPIP yang berizin OJK, yaitu PT Kredit Biro Indonesia Jaya, PT PEFINDO Biro Kredit, dan PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel