Bisnis.com, JAKARTA – Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destri Damayanti mengungkapkan penerapan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi perbankan untuk kredit perumahan dilakukan karena salah satu sektor utama penggerak ekonomi Tanah Air.
Destry menyampaikan bahwa sektor properti menjadi tulang punggung, di mana ketika ekonomi mulai pulih, properti lah yang pertama tumbuh menopang ekonomi. Sektor ini sekaligus memiliki forward-dan-backward linkage yang kuat ke sejumlah sektor, termasuk penyerapan lapangan kerja.
“Jadi kami masih melihat sektor properti masih ada ruang tumbuh yang besar sehingga kita memberikan insentif,” katanya dalam Seminar Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM): Insentif untuk Kredit/Pembiayaan Sektor Perumahan di Four Seasons Hotel, Jakarta, Rabu (4/10/2023).
BI melihat kinerja properti di China pun saat ini sedang turun di tengah tekanan global, namun Indonesia mampu untuk ekspansi yang tercermin dari pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang mencatat angka 10 persen per Agustus 2022. Capaian tersebut meningkat dari posisi di akhir 2022 yang hanya tumbuh 8,17 persen.
Kemudian, Destry menjelaskan bahwa saat ini pangsa pasar di Indonesia tipe menengah (tipe 21-70) yang menjadi incaran, meski kontribusi terbesar masih berasal dari rumah di atas tipe 70.
“Ternyata sekarang demografi muda 70an persen penududuk indo adalah usia muda gen Y dan Z. Kelompok-kelompok ini mereka ini menyasar tipe rumah 21-70 dengan harga kurang lebih Rp500 juta,” lanjutnya.
Baca Juga
Hal ini juga sesuai dengan survei Real Estate Indonesia (REI) di mana kredit konsumsi pada kelompok muda tersebut tumbuh 17,18 persen, di tengah tren penurunan kredit konsumsi pada generasi lainnya. Destry menyampaikan bahwa hal tersebut sangat masuk akal karena kelompok ini lah yang memiliki future income.
“Peluang sektor perumahan untuk tumbuh ini akan makin besar. Kita mesti meihat behavior dari anak muda sekarang,” tambahnya.
Adapun, bagi perbankan yang menyalurkan kredit untuk perumahan akan pengurangan giro di BI, hingga 4 persen, dalam rangka pemenuhan giro wajib minimum (GWM) rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata.
Dengan demikian, perbankan akan memiliki likuiditas yang semakin kuat. BI memproyeksikan setidaknya Rp47,9 triliun yang akan masuk ke likuiditas bank.
Lain dari sisi BI, pemerintah melalui PT Sarana Multigriya Financial (SMF) juga memantik gairah sektor perumahan dengan menerbitkan creative financing melalui EBA-SP SMF-BTN08 senilai Rp600 miliar dengan rating idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Penerbitan EBA-SP SMF-BTN08 merupakan efek hasil transaksi sekuritisasi aset KPR senilai Rp600 miliar milik PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). SMF melakukan penerbitan EBA-SP SMF-BTN08 yang merupakan hasil transaksi sekuritisasi tersebut dan resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 26 September 2023.
Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menegaskan kembali bahwa penerbitan EBA-SP SMF-BTN08 merupakan komitmen Perseroan sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan untuk menggairahkan kembali sektor perumahan nasional melalui upaya-upaya creative financing, di mana pengembangan sektor ini memerlukan dana jangka menengah panjang cukup besar.
“Penerbitan EBA-SP dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menekan backlog pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyatakat Indonesia yang memerlukan dana jangka panjang yang cukup besar,” jelas Ananta dalam keterangan resmi, Rabu (4/10/2023).
