Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah, sebagai pemegang saham BUMN, mengharapkan langkah pengelolaan investasi dana pensiun (dapen) oleh Indonesia Financial Group (IFG) dapat menambal defisit.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pihaknya berupaya memperbaiki pengelolaan dapen melalui pooling fund atau dana gabungan di bawah Indonesia Financial Group (IFG).
Dalam perhitungan yang dilakukan, total dana suntikan yang dibutuhkan mencapai Rp12 triliun. Dana itu diharapkan dapat diraih oleh IFG yang menangani dapen bermasalah.
Dengan target menghasilkan suntikan dana jumbo ini, Erick memperkirakan memakan waktu 2 hingga 3 tahun.
Laporkan 2 Dapen Bermasalah ke Kejaksaan
Erick menyebutkan, selain persoalan keuangan, pihaknya juga meminta Kejaksaan Agung untuk menelisik dugaan pelanggaran hukum.
"Yang dua itu sudah, sudah dikasih (ke Kejaksaan Agung), lagi dipelajari lagi," ujar Erick seperti dikutip dari Antara, Rabu (28/2/2024).
Baca Juga
Erick menyampaikan, pelaporan baru tersebut menambah daftar dapen BUMN yang bermasalah, sehingga total menjadi sembilan dapen. Namun demikian, Erick mengaku belum bisa memberikan informasi detail terkait dengan dua dapen tambahan yang dilaporkan.
"Nanti dikasih datanya, tapi setelah dapat clearence dari Kejaksaan. Karena mereka lagi pelajari, takutnya nanti disangka Pak Menteri main sendiri gitu," katanya.
Erick juga menyebut, sengaja diam-diam membuat laporan ke Kejaksaan Agung karena tidak ingin langkah Kementerian BUMN dianggap sebagai politisasi lantaran masa Pemilu.
"Kemarin tuh saya enggak melakukan kayak kemarin (konferensi pers), takutnya disangka politis jadi diam-diam saja," ucap Erick.
