Bisnis.com, JAKARTA — Dana tabungan hari tua (THT) alias uang pensiun para ASN yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dihadapkan pada risiko likuiditas karena lonjakan rasio klaim. Presiden Prabowo Subianto mengungkap proyeksi kekurangan dana itu pada masa depan.
Jajaran anak buah Prabowo mengungkapnya dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dalam sederet daftar risiko fiskal, terdapat pembahasan khusus soal risiko kenaikan rasio klaim program THT di Taspen.
Taspen menerima iuran dari para aparatur sipil negara (ASN) dan mengelolanya untuk sejumlah program, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Pensiun (JP), dan THT. Mayoritas program memiliki rasio likuiditas yang baik, yaitu di atas 100% yang berarti cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek dengan aset lancar, program pun tergolong relatif aman.
Namun demikian, khusus program THT terdapat tren penurunan rasio likuiditas, karena mayoritas peserta ada di usia 40—50 tahun dan akan masuk usia pensiun dalam waktu dekat.
"Program THT diperkirakan menghadapi rasio likuiditas dalam jangka panjang karena peningkatan rasio klaim, seiring komposisi peserta yang didominasi ASN usia 40—50 tahun," dikutip dari Nota Keuangan RAPBN 2026 pada Senin (25/8/2025).
Pemerintah menilai bahwa skema pendanaan pay-as-you-go yang berasal dari APBN untuk program pensiun tidak terekspos risiko kekurangan pendanaan. Namun, potensi risiko tetap ada pada investasi dana Akumulasi Iuran Pensiun (AIP), yang sensitif terhadap kondisi pasar.
Baca Juga
"Risiko fiskal dari program pensiun dan THT cukup signifikan dalam jangka menengah dan panjang, terutama jika tidak ada reformasi kebijakan yang tepat dan hati-hati," tertulis dalam dokumen itu.
Pemerintah mengelaborasi bahwa potensi sumber risiko berasal dari skema dan pembiayaan program, serta kemungkinan kewajiban kontijensi jika terjadi perubahan kebijakan terkait program dana pensiun ASN yang dikelola Taspen.
Sementara itu, program JKK dinilai relatif aman karena realisasi rasio klaim 2024 sebesar 20,4%, lalu turun pada 2025 menjadi 17,6%. Rasio klaim itu diperkirakan konsisten di bawah 30% hingga 2029 mendatang.
"Menandakan tingkat kecelakaan kerja ASN yang stabil, meskipun mitigasi tetap diperlukan untuk menjaga kestabilan ini," dikutip dari Nota Keuangan.
Adapun, program JKM memiliki rasio klaim 69,3% pada 2024 dan berpotensi menjadi 69,0% pada 2025. Seperti halnya JKK, rasio klaim JKM Taspen juga terus menunjukkan tren penurunan hingga 2029.
"Namun, potensi peningkatan rasio klaim dapat terjadi apabila terjadi kejadian luar biasa seperti pandemi, sehingga evaluasi dan monitoring atas kematian ASN tetap penting dilakukan," tertulis dalam dokumen itu.
Dokumen Nota Keuangan juga mengungkap bahwa penempatan investasi Taspen terdiri dari 66,7% ke instrumen obligasi (mayoritas surat berharga negara atau SBN), 21,3% ke deposito, dan 12,0% ke investasi lainnya (termasuk reksa dana dan saham). Pemerintah meyakini komposisi investasi tersebut relatif aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait sedang mengkaji langkah-langkah perbaikan program THT untuk memastikan keberlanjutan dan mengurangi risiko fiskal masa depan," tertulis dalam Nota Keuangan RAPBN 2026.
Tujuan pengelolaan risiko dari program jaminan sosial nasional untuk menjaga kesinambungan program jaminan sosial. Konteks pengelolaan risiko berupa asesmen risiko terhadap aspek ketahanan dana program jaminan sosial dalam membiayai manfaat program yang dapat berdampak terhadap tambahan beban APBN.
