Bisnis.com, JAKARTA — Risiko likuiditas atau kekurangan dana tabungan hari tua para ASN dan TNI/Polri akibat lonjakan rasio klaim menjadi sorotan pemerintahan Prabowo Subianto dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Program dana pensiun atau tabungan hari tua (THT) yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) dibahas dalam poin risiko fiskal. Pasalnya, iuran uang pensiun ASN dan TNI/Polri bersumber dari APBN dan risiko kekurangan dana dapat berdampak terhadap keuangan negara.
Menyikapi hal tersebut, Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda berpendapat bahwa beban klaim yang terus meningkat, portofolio investasi yang belum optimal, dan isu internal kelembagaan menjadi kombinasi risiko yang mengguncang program tersebut.
Huda mengemukakan bahwa tren resign di kalangan ASN dapat meningkatkan klaim dini, sementara wacana perpanjangan usia pensiun di ASN dianggapnya sebagai strategi pemerintah untuk menunda tekanan likuiditas.
“Ketika mengulur waktu, otomatis mempunyai waktu juga bagi pemerintah untuk bisa mengembalikan modal ataupun mengembalikan uang yang sudah ditanamkan oleh Taspen atau Asabri di berbagai portofolio pemerintah, seperti SRBI dan sebagainya,” katanya di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Kemudian, menurutnya penempatan dana dapen pada proyek-proyek pemerintah melalui instrumen Surat Berharga Negara (SBN) belum memberikan hasil yang maksimal.
Baca Juga
“Nah, ketika ini belum menghasilkan, otomatis kan sebenarnya ini akan jadi tanggung jawab dan bisa menggerus persediaan kas dari Asabri dan sebagainya. Lalu kemarin juga ada kasus korupsi di situ dan sebagainya, bahkan juga ada indikasi korupsi,” singgungnya.
Adapun menurutnya hal yang perlu dilakukan Taspen dan Asabri adalah memperbaiki internalnya karena ini berkaitan erat dengan keberlanjutan program. Huda pun turut berpendapat semestinya BPI Danantara atau Himbara dapat membantu membiayai klaim pensiun untuk tahun ini dan tahun depan.
“Minimal itu, karena saya rasa pasti ke depan akan semakin banyak klaim untuk dana pensiun karena orang semakin malas [menjadi ASN]. Jadi jangan membiayai Garuda, jangan membiayai KCIC,” sindirnya.
Tidak sampai di situ, dia juga mengingatkan agar adanya restrukturisasi portofolio di Taspen dan Asabri. Kemudian, dia juga menegaskan untuk jangan sampai ada korupsi.
