Bisnis.com, JAKARTA— Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengungkap masih banyak perusahaan yang tidak disiplin membayar iuran. Hal tersebut mengakibatkan pekerja terutama yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak bisa mendapatkan pembayaran klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) atau tidak eligible.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan bahwa salah satu syarat supaya peserta dapat melakukan klaim program JKP adalah telah membayarkan iuran minimal 12 bulan. Namun, faktanya di lapangan banyak perusahaan yang masih belum disiplin membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
“Jadi, memang kami lihat selisihnya dari tahun ke tahun makin mengecil selisihnya itu disebabkan oleh tiga penyebab besar, pertama adalah iurannya belum lengkap 12 bulan, kalau di tahun-tahun pertama bisa jadi belum banyak perusahaan yang disiplin untuk mengiurkan pesertanya,” kata Anggoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan DPR RI Komisi IX, Selasa (2/7/2024).
Tidak hanya sampai disitu, Anggoro mengatakan alasan lainnya adalah peserta ternyata tidak terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Oleh sebab itu, dia menyebut, ini penting bagi perusahaan untuk memastikan pekerjanya terdaftar BPJS Kesehatan.
Anggoro menambahkan masih ada yang terlambat setelah tiga bulan, karena peraturannya peserta harus mengajukan permohonan klaim manfaat JKP tiga bulan sejak PHK. Oleh sebab itu, dia mendorong peserta yang mengalami PHK untuk segera mengurus JKP.
Namun yang pasti, Anggoro memastikan bahwa trennya sudah semakin membaik. Hal tersebut lantaran, peserta yang eligible saat ini hanya mencapai 2.000 dari sebelumnya 7.000.
Baca Juga
Di sisi lain, BPJS Kesehatan mencatat ada sekitar 25.114 yang terkena PHK, tetapi klaim JKP hanya mencapai 10.259 pada 2022.
Sementara pada 2023, ada sekitar 63.806 terkena PHK dan yang mendapatkan klaim JKP mencapai 53.726. Data terbaru pada tahun ini, ada 27.222 yang terkenal PHK, sementara klaim JKP mencapai 24.453.
Secara nominal, BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan klaim JKP sebanyak Rp184 miliar sampai dengan Juni 2024. Pada 2023, program JKP mencapai 53.726 klaim dengan nominal sebanyak Rp366 miliar.
