Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2024 sebesar US$407,3 miliar. Jumlah ini setara Rp6.592,19 triliun (kurs hari ini Rp16.185 per dolar).
Posisi utang jelang berakhirnya rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo itu meningkat jika dibandingkan dengan posisi pada April 2024 yang sebesar US$398,8 miliar.
Dibandingkan dengan posisi pada Mei 2023, ULN pada Mei 2024 juga tercatat naik 1,8% (year-on-year/yoy).
Berdasarkan data statistik dari Bank Indonesia, kenaikan utang terutama didorong oleh bank sentral, dengan nilai sebesar US$18,78 miliar pada Juni 2024, naik dari US$9,26 miliar pada Mei 2023.
ULN pemerintah pada Mei 2024 tercatat sebesar US$191,0 miliar, terurun 0,8% yoy, setelah pada April 2024 terkontraksi sebesar 2,6% yoy.
Selain itu, posisi ULN swasta pada Mei 2024 tercatat sebesar US$197,6 miliar, juga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,4% yoy, melanjutkan kontraksi pada April 2024 sebesar 2,8% yoy.
Baca Juga
Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan bahwa struktur ULN Indonesia hingga Mei 2024 tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
“Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap PDB yang tercatat sebesar 29,8%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,9% dari total ULN,” katanya melalui keterangan resmi, Senin (15/7/2024).
Erwin merincikan, untuk ULN pemerintah, terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik, seiring dengan sentimen positif kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Pemerintah, kata dia, berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara prudensial, terukur, oportunistik, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.
Di sisi lain, ULN swasta bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi sebesar 2,6% yoy.
Sementara itu, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) tumbuh sebesar 0,1% yoy.
Erwin mengatakan, dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
“Peran ULN juga terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” tutur Erwin.
