Bisnis.com, JAKARTA -- BUMN di bawah Kementerian Keuangan, PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memastikan tetap menyalurkan kredit pemilikan rumah dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (KPR FLPP bagi MBR) meski tambahan penyertaan modal negara (PMN) belum dicairkan.
Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan dukungan KPR FLPP saat ini digerakkan pihaknya dengan mengandalkan dana dari leveraging dana PMN yang sudah didapat sebelumnya. Sejak 2018, PMN yang telah diterima SMF untuk penyaluran KPR FLPP mencapai Rp9,33 triliun, dan berhasil di-leveraging sehingga menghasilkan dana Rp14,74 triliun.
Hasilnya, sejak 2018 hingga semester I/2024 SMF telah menyalurkan pembiayaan KPR FLPP senilai Rp24,07 triliun, atau setara 654.430 unit rumah subsidi.
"Bagaimana kalau PMN tidak turun, kan sudah disetujui DPR segala macam. Insyallah sih pasti cair, tahun ini," kata Ananta saat konferensi pers kinerja semester I/2024 di Lampung, Minggu (29/9/2024).
Pencairan PMN tambahan merupakan bagian dari dukungan untuk memenuhi target KPR FLPP sebanyak 166.000 unit. Dari target ini, SMF ditargetkan berkontribusi sebanyak 25%, di mana sisanya 75% ditalangi oleh BP Tapera. Untuk melaksanakan mandat ini, SMF telah mengusulkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp1,89 triliun.
Sementara itu, Direktur Sekuritisasi & Pembiayaan SMF, Heliantopo menjelaskan untuk mengejar target pemerintah, pihaknya sudah memulai penyaluran KPR FLPP sejak awal tahun. Di mana sampai Juni 2024, pembiayaan yang dilakukan SMF mencapai Rp2,43 triliun atau setara 60.258 unit rumah.
Baca Juga
Adapun saat mengusulkan tambahan PMN Rp1,89 triliun, nantinya perusahaan juga menarik pinjaman lainnya hingga Rp5,12 triliun. Dengan cara ini terkumpul Rp7,02 triliun.
Dana tersebut kemudian digabungkan dengan kelolaan BP Tapera sebanyak Rp21,05 triliun, sehingga terkumpul Rp28,06 triliun. Uang ini yang kemudian akan digunakan untuk membiayai subsidi bunga KPR 166.000 ribu rumah.
Topo mengatakan, SMF tak khawatir soal sumber pendanaan karena perusahaan telah melakukan leveraging atas modal negara yang sudah diterima sebelumnya.
"Jadi kalau pertanyannya, kalau PMN tidak dapat, ya kan kita sudah salurkan juga. Kalau terkait hiutngannya [skema ketika PMN tidak cair] itu pertanyaan selanjutnya," kata Topo.
