Bisnis.com, JAKARTA – Meningkatkan penetrasi asuransi masih menjadi PR di Indonesia.
Penetrasi asuransi adalah tingkat premi industri asuransi dibandingkan nilai produk domestik bruto (PDB).
Sampai dengan September 2024, penetrasi asuransi Indonesia masih di level 2,80%, meningkat dari posisinya per akhir 2023 yaitu 2,59%. Pada 2023, penetrasi Indonesia sudah tertinggal dari negara-negara lain seperti Malaysia yang sudah 4,8%, Australia 3,3%, Brazil 3,3%, Jepang 7,1%, Singapura 11,4%, atau Afrika Selatan yang sudah mencapai 12,6%.
Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, mengatakan dalam upaya meningkatkan penetrasi asuransi tersebut, tantangan yang dihadapi industri asuransi yang paling utama adalah rendahnya literasi.
"Maka industri asuransi harus secara kolektif dan berkesinambungan untuk menaikkan literasi asuransi pada masyarakat. Hal ini harus diiringi dengan perbaikan citra industri asuransi untuk dapat tetap terpercaya dengan menjunjung tinggi integritas dan perbaikan tata kelola," kata Ogi dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (2/3/2025).
Strategi kedua, menurutnya, industri asuransi harus mulai menggarap pasar-pasar baru yang selama ini belum tergarap dengan optimal, misalnya dengan masuk ke dalam ekosistem-ekosistem yang sedang berkembang.
Baca Juga
Ogi memberi contoh, industri asuransi bisa berkontribusi mendukung program-program pemerintah, dukungan terhadap digitalisasi dan dukungan terhadap ekonomi hijau, dan lain-lain.
"Ketiga, industri asuransi harus mulai berpikir untuk mengembangkan bisnis di wilayah geografis di luar Jawa yang juga mempunyai potensi besar dengan mendirikan kantor-kantor pemasaran baru di wilayah tersebut," pungkasnya.
Selain penetrasi asuransi, pemerintah juga sedang berupaya meningkatkan densitas asuransi, yaitu rata-rata uang yang masyarakat sisihkan untuk produk asuransi dalam satu tahun. Sampai akhir 2023, densitas asuransi Indonesia berada di level Rp1,94 juta dan meningkat menjadi Rp2,08 juta per September 2024.
Merunut perkembangan industri asuransi di Indonesia, industri ini sempat menjadi sektor yang tidak diprioritaskan pemerintah, utamanya sejak krisis keuangan 1998 silam.
"Sebagaimana kita ketahui bersama, sejak krisis keuangan yang terjadi di tahun 1997 dan 1998, terjadi reformasi sektor jasa keuangan di Indonesia secara besar-besaran, namun belum menyentuh sampai ke sektor perasuransian," ungkap Ogi sebelumnya, Selasa (5/11/2024).
Namun, dalam dua tahun ini OJK bergerak cepat dengan melakukan berbagai upaya perubahan. Momentumnya adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang diharapkan membawa angin segar bagi pertumbuhan dan keberlangsungan industri asuransi di Indonesia.
"OJK akan terus mengawal agar dapat tercapai tingkat densitas Rp2,4 juta dan penetrasi 3,2% pada 2027 sesuai dengan target yang dicanangkan pada peta jalan pengembangan dan penguatan perasuransian Indonesia," pungkasnya.
