Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi LKM/LKMS se-Indonesia (Aslindo) menyoroti salah satu tantangan yang sedang dihadapi industri lembaga keuangan mikro saat ini adalah permodalan.
Ketua Umum Aslindo, Burhan mengatakan LKM saat ini tidak memiliki akses untuk mendapatkan bantuan permodalan dari perbankan.
"LKM tidak bisa link ke perbankan dalam hal kebutuhan modal kerja, itu tidak bisa," kata Burhan kepada Bisnis, Selasa (6/5/2025).
Sebagai solusinya, Burhan mengatakan asosiasi mendorong LKM bekerja sama dengan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk mendapatkan bantuan permodalan.
"Kalau bicara modal, saya ajak teman-teman LKM untuk kerja sama dengan PIP sebagai mitra penyalur pembiayaan ultra mikro. Salah satu kesempatan peluangnya itu disitu untuk bisa meningkatkan dari sisi inklusi keuangan [menjangkau lebih banyak nasabah]," ujarnya.
Berdasarkan data OJK, ekuitas industri LKM per Desember 2024 tercatat sebesar Rp711,06 miliar. Angka tersebut tumbuh 3,7% secara year on year (YoY). Sementara itu, aset LKM tercatat sebesar Rp1,69 triliun atau tumbuh 7,14% YoY.
Baca Juga
Sepanjang 2024 industri LKM menyalurkan pinjaman sebesar Rp1,04 triliun atau tumbuh 3,1% YoY. Sedangka, pinjaman yang diterima mencapai Rp52,85 miliar atau tumbuh 6,9% YoY.
Hanya saja secara bisnis LKM terlihat masih belum menguntungkan. LKM konvensional dengan status PT tercatat per akhir 2024 mengalami rugi tahun berjalan sebesar Rp0,46 miliar, sedangkan LKM syariah berstatus PT mengalami rugi tahun berjalan sebesar Rp0,84 miliar.
Sementara itu, untuk LKM konvensional berstatus koperasi per akhir 2024 mencatatkan sisa hasil usaha tahun berjalan sebesar Rp3,41 miliar, terkontraksi 25,6% YoY.
Meski begitu, Burhan optimis industri LKM di Indonesia punya ruang luas untuk bisa tumbuh melihat potensi pasarnya yang besar terutama pasar di level desa hingga kecamatan yang menjadi basis mereka.
"Kalau bicara pasar, potensi di tingkat desa itu luar biasa besar tapi tidak bisa cepat. Ini butuh waktu. Memang tidak bisa secepat lembaga keuangan lainnya. Faktor utama kita memang harus kita perkuat di tata kelola, SDM kita. Saya optimis bahwa kita fokus dalam satu kabupaten memberi pelayanan minimal 80% desa terjangkau. Kalau itu bisa jalan, Inyaallah bisa. Karena pangsa pasarnya luar bisa, besar banget," pungkasnya.
