Bisnis.com, JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) alias BSI pada akhir pekan lalu (16/5/2025) menghadirkan sejumlah kejutan. Selain membagikan dividen lebih jumbo, RUPS BSI menghadirkan dua nama baru di puncak perusahaan yang jauh dari radar publik.
Untuk posisi Direktur Utama, pemegang saham menunjuk bankir senior yang juga Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, sebagai Direktur Utama. Sedangkan untuk posisi Komisaris Utama, Ketua PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy menggantikan Muliaman D. Hadad yang baru dilantik pada 2023.
Kedua nama ini menarik perhatian karena Anggoro harus mendapatkan Keputusan Presiden terlebih dahulu sebelum efektif menjadi Direktur Utama BSI. Sementara itu, Muhadjir menjadi sorotan karena Muhammadiyah pada 2024 lalu melakukan bedol dana dari BSI dengan alasan meningkatkan persaingan bisnis syariah. Namun, spekulasi pasar menyebutkan penarikan dana jumbo ini terjadi karena tidak adanya perwakilan Muhammadiyah dalam jajaran komisaris BSI. Nama yang terpilih adalah Felicitas Tallulembang dari Partai Gerindra.
Selain Anggoro dan Muhadjir, sejumlah nama baru juga masuk sebagai petinggi bank syariah terbesar di Tanah Air.
Pada level direksi, Kemas Erwan Husainy menggantikan Harry Gusti Utama sebagai Direktur Retail Banking. Muharto menjadi Direktur Information Technology menggantikan Saladin D. Effendi yang menyeberang ke BRI. Arief Adhi Sanjaya menggantikan Tribuana Tunggadewi di posisi Direktur Compliance & Human Capital, dan Firman Nugraha menggantikan Ari Rizaldi sebagai Direktur Treasury & International Banking.
Jajaran Dewan Komisaris BSI mengerucut dari 10 menjadi 8. Posisi Komisaris kini diisi oleh Meidy Firmansyah, Mochammad Agus Rofiudin, dan Kamaruddin Amin. Pada jajaran komisaris independen, terdapat Nizar Ahmad Saputra dari Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi), serta Addin Jauharuddin dari GP Ansor dan Muhammad Syafii Antonio dari Tazkia.
Baca Juga
Felicitas Tallulembang menjadi satu-satunya nama lama yang bertahan sebagai Komisaris Independen.
Berikut susunan lengkap Dewan Komisaris dan Direksi Bank Syariah Indonesia berdasarkan hasil RUPST:
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama: Muhadjir Effendy*
- Komisaris Independen: Felicitas Tallulembang
- Komisaris: Meidy Firmansyah*
- Komisaris: Mochammad Agus Rofiudin*
- Komisaris: Kamaruddin Amin*
- Komisaris Independen: Nizar Ahmad Saputra*
- Komisaris Independen: Muhammad Syafii Antonio
- Komisaris Independen: Addin Jauharuddin*
Direksi
- Direktur Utama: Anggoro Eko Cahyo*
- Wakil Direktur Utama: Bob Tyasika Ananta
- Direktur Wholesale Transaction Banking: Zaidan Novari
- Direktur Retail Banking: Kemas Erwan Husainy*
- Direktur Sales & Distribution: Anton Sukarna
- Direktur Information Technology: Muharto*
- Direktur Risk Management: Grandhis Helmi Harumansyah
- Direktur Compliance & Human Capital: Arief Adhi Sanjaya*
- Direktur Finance & Strategy: Ade Cahyo Nugroho
- Direktur Treasury & International Banking: Firman Nugraha*
Dewan Pengawas Syariah:
- Ketua: Hasanudin
- Anggota: Mohammad Hidayat
- Anggota: Oni Sahroni
- Anggota: Abdul Ghofur Maimoen
- Anggota: Jaih Mubarak
Kilas Balik Bedol Dana Muhammadiyah di BSI
Dalam catatan Bisnis, Muhammadiyah memutuskan untuk mengalihkan dana simpanannya yang berada di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI (BRIS) pada 2024. Aksi serupa sempat dilontarkan organisasi ini pada awal merger 3 bank syariah anak usaha bank BUMN menjadi BSI atau akhir 2020.
Dalam aksi terbaru setahun lalu, surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai konsolidasi keuangan di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) bertanggal 30 Mei 2024 meminta dilakukan rasionalisasi dana simpanan dan pembiayaan di BSI ke bank syariah lain, seperti Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan lainnya.
“[Penarikan dana ini dilakukan] agar Muhammadiyah bisa berkontribusi bagi terciptanya persaingan yang sehat di antara perbankan syariah yang ada, terutama ketika dunia perbankan syariah tersebut berhubungan dengan Muhammadiyah,” ujar Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas dalam keterangan tertulis, Rabu (5/6/2024).
Untuk itu, kata Anwar, Muhammadiyah merasa perlu menata banyak hal tentang masalah keuangannya termasuk dalam hal yang terkait dengan dunia perbankan, terutama menyangkut tentang penempatan dana dan juga pembiayaan yang diterimanya.
Menurutnya, penempatan dana Muhammadiyah sudah terlalu banyak berada di BSI, sehingga secara bisnis dinilai dapat menimbulkan risiko konsentrasi atau concentration risk.
Sementara itu, penempatan dana maupun pembiayaan di bank-bank syariah lain dinilai masih sedikit, sehingga bank-bank syariah lain tersebut tidak bisa berkompetisi dengan margin yang ditawarkan oleh BSI.
"Bila hal ini terus berlangsung maka tentu persaingan diantara perbankan syariah yang ada tidak akan sehat dan itu tentu jelas tidak kita inginkan," tuturnya.
