Bisnis.com, JAKARTA — Konsolidasi di antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) kian semarak. Teranyar, PT Bank Pembangunan DKI Jakarta alias Bank DKI resmi membuka jalan pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan PT BPD Maluku dan Maluku Utara alias Bank Maluku Malut.
Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo mengatakan bahwa pihaknya akan menjadi pemegang saham pengendali kedua di Bank Maluku Malut, dan akan aktif mendampingi penguatan tata kelola, manajemen risiko, sistem IT, serta pengembangan bisnis dan SDM.
“Melalui kerja sama ini, Bank DKI akan memperluas penetrasi pasar, memperkuat struktur bisnis, serta meningkatkan kontribusi terhadap penguatan ekonomi daerah. Ini adalah bagian dari investment story kami menuju IPO [initial public offering],” tutur Agus dalam keterangannya, Jumat (6/6/2025).
Dia lantas menilai bahwa pembentukan KUB ini merupakan tonggak penting dalam transformasi Bank DKI menjadi bank yang sehat, kuat, dan berdaya saing nasional.
Terpisah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan Bank DKI dapat melantai di Bursa Efek Indonesia dalam satu tahun ke depan, terdorong oleh adanya pembentukan KUB ini.
Pembentukan KUB juga dinilainya mencerminkan semangat sinergi antardaerah untuk membangun ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, memperluas akses layanan keuangan, serta memperkuat potensi bisnis dan kinerja Bank DKI maupun Bank Maluku Malut.
Baca Juga
“Sebab, jika sudah go public, saya yakin pengawasnya adalah publik. Saya sudah berbicara dengan Pak Dirut Bank DKI, paling lama satu tahun ke depan sudah harus IPO. Saya yakin itu bisa tercapai,” katanya sebagaimana dilansir portal resmi DKI Jakarta, Sabtu (7/6/2025).
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyebut pembentukan KUB ini sebagai hasil nyata dari visi besar yang telah dibangun terhadap BPD sejak 2022.
Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari penerbitan Peraturan OJK (POJK) No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, yang mewajibkan bank memiliki modal inti minimum Rp3 triliun.
Sebelumnya, OJK juga menggalakkan konsolidasi bank daerah dengan menertbitkan peta jalan alias roadmap penguatan BPD 2024—2027.
"Kita menyaksikan tidak hanya pemenuhan regulasi, tapi juga model penguatan BPD yang kolaboratif, strategis, dan berdampak langsung ke masyarakat," ujarnya.
Poros Baru KUB Bank Daerah
Ini bukan pertama kalinya Bank DKI menginisiasi pembentukan KUB. Bisnis mencatat, Bank DKI sempat menggandeng Bank NTT untuk bergabung dalam KUB pada medio 2024. Namun, rencana tersebut urung terwujud.
Bank NTT akhirnya bergabung dalam KUB yang menempatkan PT BPD Jawa Timur Tbk. (BJTM) alias Bank Jatim sebagai jangkar. Selain Bank NTT, KUB Bank Jatim beranggotakan Bank NTB Syariah, Bank Lampung, Bank Banten, hingga Bank Sultra.
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS) pun kini merapat ke KUB Bank Jatim. Wakil Gubernur Banten Dimyati A. Natakusumah menyebut bahwa pihaknya berencana melakukan penyertaan modal dalam bentuk aset atau inbreng ke Bank Banten dengan nilai setara dengan Rp139 miliar.
“Itu sudah melalui appraisal, sudah dihitung,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi Pemprov Banten, Jumat (30/5/2025).
Sementara itu, PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) alias BJB juga menjadi jangkar KUB yang beranggotakan Bank Jambi, Bank Maluku Malut, serta Bank Bengkulu.
Bank daerah lainnya yakni Bank SulutGo dan Bank Sulteng menjadi anggota KUB yang digawangi pihak swasta, yakni PT Mega Corpora alias PT Bank Mega Tbk. (MEGA).
Dengan demikian, langkah Bank DKI untuk menggandeng Bank Maluku Malut dalam KUB kembali memunculkan poros baru dalam konsolidasi bank daerah. Peluang bank lain untuk bergabung ke dalam KUB Bank DKI pun terbuka lebar.
