Bisnis.com, JAKARTA — Wacana konsolidasi BUMN asuransi dan reasuransi terus menyeruak seusai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar membenarkan ada rencana merger Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejenis oleh BPI Danantara.
Praktisi manajemen risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman mengingatkan pemerintah agar tetap mengedepankan kepatuhan regulasi OJK.
“Yang meliputi penguatan permodalan, efisiensi operasional, sinergi risk governance. Yang paling penting adalah perlindungan terhadap pegawai dan menjaga kepercayaan pemegang polis,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (18/8/2025).
Di lain sisi, Wahyudin berpendapat wacana penggabungan BUMN asuransi-reasuransi ini pun terpengaruh oleh tahap inbreng untuk memproses alih saham BUMN ke BPI Danantara. Baginya, proses transfer memengaruhi jalur komunikasi dan pengambilan keputusan strategis.
“Namun selama koordinasi dengan regulator [OJK] berjalan baik, konsolidasi tetap bisa dilakukan secara bertahap dan terstruktur,” tutur dia.
Sementara itu, Pakar asuransi Julian Noor berpendapat bahwa perlu kajian mendalam untuk menekan defisit transaksi di industri asuransi dan reasuransi sebelum melakukan upaya merger BUMN. Pasalnya, menurut dia, pertumbuhan industri asuransi tidak terlalu besar, sehingga otoritas dan pemerintah perlu melihat perkembangan kondisi atau ekosistem industri reasuransi.
Baca Juga
Sebelumnya, OJK melaporkan bahwa defisit reasuransi terus melebar dalam tiga tahun terakhir. Pada 2022 nilai defisit sebesar Rp7,95 triliun, lalu pada 2023 menjadi Rp10,20 triliun, hingga pada 2024 membengkak menjadi Rp12,10 triliun.
“Karena untuk bisa menekan, selain kemudian ada kerja sama di antara reasuransi, ada juga persoalan masalah permodalan. Jadi ada dua hal itu yang menjadi kunci, sebetulnya,” ucapnya di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, meski Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar membenarkan wacana merger, dia tidak merincikan BUMN-BUMN mana saja yang akan dimerger. Dia hanya menyebut merger itu akan dilakukan di bidang keuangan ataupun non-keuangan.
“Kami memang menerima ataupun pernah disampaikan rencana untuk kemungkinan melakukan konsolidasi untuk perusahaan-perusahaan sejenis ya, secara menyeluruh sebenarnya oleh Danantara yang berada di bawah pengawasannya, apakah itu di bidang keuangan maupun bidang nonkeuangan,” katanya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2025).
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyebut ada rencana konsolidasi tiga perusahaan reasuransi pelat merah alias yang dimiliki pemerintah.
Merger yang ditargetkan berlangsung pada 2028 mendatang itu mencakup tiga perusahaan, yakni PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re, PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugure), dan PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re).
“Kami saat ini masih menunggu secara resmi rencana tersebut, karena sampai dengan saat ini kami belum menerima dokumen resmi dari pemerintah ataupun dari Danantara,” bebernya dalam konferensi pers daring Rapat Dewan Komisioner OJK, Senin (4/8/2025).
Adapun, BPI Danantara berencana mengonsolidasikan perusahaan BUMN asuransi yang berjumlah 16 perusahaan menjadi 3 entitas. Tiga entitas yang tersisa itu rencananya nanti akan digolongkan berdasarkan bisnis utama yang dijalankan perusahaan, yaitu asuransi jiwa, asuransi umum dan asuransi kredit.
Berdasarkan catatan Bisnis, saat ini terdapat 20 entitas perusahaan asuransi umum, asuransi jiwa dan reasuransi yang terafiliasi BUMN. Salah satunya, IFG yang menjadi holding BUMN di bidang asuransi, penjaminan, dan investasi.
