Bisnis.com, JAKARTA — Bank Jakarta (sebelumnya Bank DKI) buka suara soal alasan di balik langkah strategis masuk sebagai pemegang saham pengendali kedua di Bank Maluku Malut.
Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo menyebut, keputusan itu diambil bukan secara instan, melainkan melalui pertimbangan bisnis yang matang serta analisis menyeluruh terhadap potensi ekonomi khususnya kawasan timur Indonesia.
“Bank Maluku Malut itu, kami nggak asal masuk ya. Kami melakukan due diligence baik finansial maupun legal yang dilakukan oleh konsultan bereputasi. Hasilnya bagus, itu yang membuat kami yakin,” kata Agus saat ditemui, Minggu (22/6/2025).
Adapun, Bank Jakarta saat ini memegang 7% saham Bank Maluku Malut dan telah berstatus sebagai pemegang saham pengendali kedua melalui skema Konsolidasi Usaha Bank (KUB).
Menurut Agus, kawasan timur Indonesia khususnya Maluku Utara itu menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa, menjadi alasan utama Bank Jakarta melihatnya sebagai wilayah strategis untuk ekspansi.
“Potensinya besar, Gubernur [DKI Jakarta] saja menyampaikan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 34%. Itu tertinggi di Indonesia. Artinya, daerah ini masih [prospektif secara bisnis],” jelasnya.
Terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyebutkan bahwa kerja sama KUB antara Bank DKI dan Bank Maluku Malut telah selesai secara administratif. “KUB yang selesai baru dengan Bank Maluku Malut, dan itu sudah ditandatangani. Masih ada beberapa lainnya dalam pipeline, kita lihat nanti,” kata Dian.
Dian juga menekankan bahwa KUB adalah langkah transisi bagi bank-bank yang belum mencapai modal inti minimum Rp3 triliun. Dia mendorong agar Bank Jakarta segera naik kelas ke Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3 dengan target modal inti di atas Rp14 triliun.
“Naik kelas itu penting. Bank dengan ukuran besar kontribusinya terhadap ekonomi jauh lebih besar. Bisa saja dengan IPO nanti, ini akan membantu akselerasi,” tuturnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyebut proses konsolidasi yang dilakukan kedua bank sebagai bentuk nyata kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus wujud kolaborasi antarwilayah.
“Kami melihat kerja sama ini bukan hanya soal modal, tapi juga semangat untuk membangun Indonesia dari pinggiran secara nyata, dengan Jakarta berperan sebagai enabler,” ujarnya.
Senada dengan Pramono, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyatakan bahwa kolaborasi ini akan memperkuat layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha lokal. “Dengan dukungan Bank DKI, kami yakin BMM [Bank Maluku Malut] dapat mengakselerasi transformasi layanan keuangan dan memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoandra menambahkan bahwa kerja sama ini penting di tengah ketidakpastian ekonomi dan percepatan digitalisasi perbankan.
