Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengeluhkan skema suku bunga kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang dinilai terlalu rendah, yakni hanya 5%.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan bunga tersebut tidak lagi sejalan dengan biaya dana yang ditanggung perseroan. Oleh karena itu, perseroan telah mengusulkan kepada pemerintah agar bunga FLPP disesuaikan menjadi 6% hingga 7%.
“Kami usulkan 6% sampai 7%, tapi supaya angsuran tidak terasa naik, maka tenornya kita tarik tambah dua sampai lima tahun. Jadi angsuran bisa turun sekitar Rp20.000—30.000 per bulan, sehingga ini tidak dirasakan oleh masyarakat terhadap masyarakat yang berkeinginan membeli rumah,” ujar Nixon dalam rapat kerja di Komisi VI DPR, Kamis (21/8/2025).
Selain itu, BTN juga menyoroti sumber dana FLPP yang sebagian masih berasal dari pinjaman PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) alias SMF. Nixon menilai bunga pinjaman dari SMF yang mencapai 4,45% terlalu tinggi, padahal bunga KPR yang dipatok ke masyarakat hanya 5%.
“Sesama lembaga pemerintah, seharusnya ada penyesuaian. Kalau bunga pinjaman SMF bisa diturunkan, NIM KPR subsidi BTN juga bisa membaik,” tambah Nixon.
BTN berharap dukungan pemerintah dalam bentuk finalisasi kenaikan bunga FLPP, penyesuaian skema pendanaan agar lebih banyak ditopang APBN, serta percepatan skema KUR perumahan untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah pertama.
Baca Juga
Kuota FLPP Ditambah jadi 350.000 Unit
Adapun, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebut kuota rumah subsidi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) resmi ditambah jadi 350.000 unit pada tahun ini.
Ara menuturkan bahwa tambahan anggaran yang digelontorkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati untuk mendukung penambahan kuota itu mencapai Rp16,4 triliun.
“Kita tidak bicara lagi kuota 220.000 unit, kita bicara 350.000 [unit] ya. Jadi, kalau anggaranya [yang ditambahkan] untuk 350.000 itu, berarti total sekitar yang ke BP Tapera itu sekitar Rp16,4 triliun,” kata Ara saat ditemui di Kantor DJKN Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Melengkapi pernyataan Maruarar Sirait, Komisioner BP Tapera menjelaskan bahwa total alokasi anggaran yang diguyurkan untuk mendukung penyaluran 350.000 unit rumah FLPP tembus Rp35 triliun.
Perinciannya, sebesar Rp18 triliun merupakan dana eksisting untuk mendukung penyaluran 220.000 unit rumah dan sisanya yakni sekitar Rp16,4 triliun untuk mendukung penyaluran rumah subsidi 130.000 unit. Di samping itu, Heru juga menjelaskan bahwa penyaluran rumah subsidi FLPP didukung pendanaan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF.
“Kalau dengan SMF ada PMN sekitar Rp7 triliun, ya. Jadi total ada sekitar Rp43 triliun untuk skema FLPP ke 350.000 unit,” tambahnya.
