• Home
  • Ekonomi
  • Moneter
  • perbankan
  • Asuransi
  • multifinance
  • Apbn & Pajak
  • Bumn Watch
  • Wealth & Finance

Market

  • Bursa
  • Saham
  • Obligasi & Reksadana
  • Emas
  • Kurs
  • Komoditas
  • Rekomendasi
  • Korporasi

Bola

  • Liga Inggris
  • Liga Spanyol
  • Liga Italia
  • Bola Eropa
  • Bola Dunia
  • Bola Indonesia
  • Free Kick

Sport

Otomotif

Finansial

  • Ekonomi
  • Moneter
  • Perbankan
  • Asuransi
  • Multifinance
  • APBN & Pajak
  • BUMN Watch
  • Wealth & Finance

Gadget

  • Komputer & Laptop
  • Smartphone
  • Tablet
  • Electronics

Manajemen

Entrepreneurship

Syariah

Industri

  • Manufaktur
  • Infrastruktur
  • Energi
  • Jasa
  • Tekno
  • Agribisnis
  • TI & Media
  • Telko

Properti

  • Rumah & Real Estat
  • Apartemen
  • Bisnis Properti

Traveling

Info

Inforial

Kabar24

  • Nasional
  • Hukum
  • Internasional
  • Regional
  • Humaniora
  • Oh Dunia
  • Kriminalitas
  • Pendidikan

Koran Bisnis

  • Halaman Muka
  • Market
  • Industri
  • Bisnis Weekend

Foto

Life & Style

  • Gaya Hidup
  • Fashion
  • Infotaiment
  • Relationship
  • Inspirasi
  • Parenting
  • Health
  • Musik

Bisnis tv

  • Inspirasi Bisnis
  • Investasi Yuk!
  • Program Berita
  • Editor's View
  • Inspirasi & Kebijakan
  • Selebisnis
  • Streaming

Regional

  • Jakarta Raya
  • Banten
  • Bandung
  • Semarang
  • Surabaya
  • Bali
  • Sumatra
  • Kalimantan
  • Sulawesi
  • Papua

Solopos

Harian Jogja

Data Bisnis

Indeks

  1. Home
  2. Finansial
  3. BUMN Watch

Waduh, Ratusan Komisaris BUMN Ternyata Rangkap Jabatan

Mei
05
/ 2017
06:37 WIB
Oleh : Newswire
Share this post :
Kementerian BUMN

Kabar24.com, JAKARTA - Sedikitnya 222 komisaris di BUMN atau badan sejenis masih merangkap jabatan sebagai pejabat pelaksana layanan publik.

Demikian temuan Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana dikutip Antara, Jumat (5/5/2017) pagi.

BACA JUGA :

  • Ada Jack Ma di Alibaba
  • Advokat Minta Dilibatkan Bahas RUU Persaingan Usaha
  • Inilah Merek-Merek Mobil yang Kurang Beruntung

"Ombudsman melakukan penelusuran sementara dan mendapatkan di BUMN atau badan sejenis masih terjadi rangkap jabatan sebagaimana dimaksud. Dari 144 unit yang dipantau, ditemukan 541 komisaris yang 222 atau 41 persen merangkap jabatan sebagai pelaksana pelayanan publik," kata Anggota Ombudsman RI Bidang Ekonomi II Ahmad Alamsyah Saragih di Jakarta, Kamis (4/5).

Data tersebut, kata dia, belum termasuk BUMD karena banyak pemerintah daerah menempatkan Sekretaris Daerah untuk menjabat sebagai komisaris di BUMD.

"Di beberapa daerah masih ada yang menempatkan Kepala Dinas sebagai Komisaris di BUMD. Temuan sementara ini masih dalam tahap verifikasi dan konfirmasi oleh Ombudsman RI," katanya.

Menurut dia, berdasarkan tinjauan normatif bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah mengatur larangan bagi pelaksana pelayanan publik untuk merangkap jabatan Komisaris pada BUMN/D di mana larangan tersebut diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Pelayanan Publik.

Selain tinjauan normatif, kata dia, tinjauan etik juga perlu dilakukan.

Menurut Alamsyah, tinjauan etik terhadap rangkap jabatan memerlukan kerangka kepatutan berdasarkan konsekuensi bahaya yang ditimbulkan.

"Hal ini penting untuk memastikan kepentingan publik lain yang ingin dilindungi oleh pemerintah dengan menempatkan pejabat tertentu menjadi komisaris di BUMN/D, yakni menjamin misi BUMN tersebut selaras dengan misi pemerintah tetap dapat terjamin," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, diperlukan pengaturan agar dapat mereduksi potensi bahaya yang ditimbulkan apabila pejabat aktif ditempatkan sebagai Komisaris BUMN/D.

"Potensi bahaya yang diidentifikasi oleh Ombudsman adalah terjadinya konflik kepentingan, penghasilan ganda, dan tidak kapabel," kata Alamsyah.

Ombudsman memandang diperlukan konsistensi terhadap peraturan yang ada terutama Undang-Undang Pelayanan Publik.

"Selain hal itu diperlukan penerapan standar etika bagi pejabat yang merangkap jabatan dengan memitigasi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan, penghasilan ganda, dan tidak kapabel," tuturnya.

Ia menjelaskan ada dua opsi untuk pemerintah terkait rangkap jabatan tersebut.

Opsi pertama, kata dia, menerapkan kebijakan tidak ada rangkap jabatan untuk komisaris BUMN/D.

"Untuk itu pemerintah memilih perwakilan yang memiliki kualifikasi yang jelas untuk menjalankan misinya dan menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya secara terbuka kepada publik," kata Alamsyah.

Kemudian opsi kedua, mengangkat pejabat sebagai komisaris untuk BUMN tertentu yang dinilai memiliki relasi kuat dengan fungsi publik instansi yang bersangkutan.

"Namun, pejabat tersebut tidak masuk kategori penyelenggara pelayanan publik, tidak menerima imbalan maupun insentif lain dari BUMN/D yang bersangkutan, memiliki kompetensi yang sesuai dengan misi penempatan, dan kegiatan sebagai komisaris masuk dalam tugas dan fungsi pejabat di instansi asal sehingga kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan sebagai misi Kementerian atau lembaga yang dimaksud," katanya.

Sumber : Antara

Tag : bumn, ombudsman
Editor : Saeno
Berita terkait :
Empat BUMN Kembangkan Desa Wisata Setanggor-Lombok
Menteri PPN Bambang Brodjonegoro: Investasi Perpetual…
Menteri BUMN Ikut Panen Raya di Karawang
Anak Usaha BUMN Berebut Dana Lewat MTN
PENERBITAN MTN : BUMN Ikut Berebut Dana
Konsorsium BUMN Siap Gantikan Facebook

BERITA TERKINI LAINNYA

  • 2018 20 Apr
    Asuransi
    | 16 minutes ago

    Manulife Siapkan Reksa Dana Pasar Uang Syariah

    PT manulife Asset Management Indonesia menjajaki penerbitan reksa dana baru berkonsep syariah dengan basis pasar uang.
  • 2018 20 Apr
    Ekonomi
    | 54 minutes ago

    IMF Berharap Tensi Perang Dagang AS-China Turun

    Tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan China mengikis keyakinan pebisnis dan investor kendati pertumbuhan ekonomi global menikmati masa-masa terbaiknya.
  • 2018 20 Apr
    Perbankan
    | 1 hour ago

    BRI Bank Pertama Gunakan Sertifikat Elektronik Untuk Otentikasi

    PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi bank pertama di Indonesia yang akan menggunakan sertifikat elektronik (digital signature) sebagai solusi atas kebutuhan pengesahan…
  • 2018 20 Apr
    Perbankan
    | 1 hour ago

    BRI Terima Sertifikat Elektronik untuk Otentifikasi Dokumen

    Bisnis.com, JAKARTA PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi bank pertama di Indonesia yang akan menggunakan sertifikat elektronik (digital signature) sebagai solusi…
  • 2018 20 Apr
    Asuransi
    | 1 hour ago

    Asuransi Sinar Mas Masuk Pesantren, Edukasi Santri Soal Asuransi

    PT Asuransi Sinar Mas (ASM) melanjutkan kegiatan literasi keuangan di tahun 2018 dengan memberikan edukasi keuangan kepada santri di Pondok Pesantren Al Ansor, Padangsidimpuan,…
  • 2018 20 Apr
    Ekonomi
    | 1 hour ago

    Duta Besar RI untuk Brunei Siap Genjot Investasi asal Brunei

    Duta Besar RI Untuk Brunei Darussalam, Sujatmiko menargetkan dapat meningkatkan investasi asal Brunei Darussalam di Indonesia. Menurutnya, banyak investor asal Brunei yang…
  • 2018 20 Apr
    Apbn & Pajak
    | 1 hour ago

    Administrasi Kepatuhan Wajib Pajak Bakal Makin Mudah

    Sistem inti perpajakan atau core tax system akan mulai efektif pada tahun 2021.
  • 2018 20 Apr
    Ekonomi
    | 2 hours ago

    BI : Inflasi April Diperkirakan 0,12%

    Survei inflasi Bank Indonesia minggu ketiga memperkirakan inflasi April berada pada kisaran 0,12%.
  • 2018 20 Apr
    Ekonomi
    | 3 hours ago

    Investor Punya Harapan Tinggi Investasi di Negara-negara Asean

    Laporan terbaru berjudul Business Barometer: OBG in ASEAN CEO berdasarkan hasil survey yang baru saja diluncurkan oleh Oxford Business Group (OBG) menunjukkan bahwa para…
  • 2018 20 Apr
    Multifinance
    | 3 hours ago

    Pelaku Fintech Lending Ramai-ramai Daftar Izin Usaha

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima banyak pengajuan izin usaha dari pelaku usaha financial technology (fintech) berbasis peer-to-peer (P2P) lending dalam beberapa waktu…
  • 2018 20 Apr
    Ekonomi
    | 4 hours ago

    Pulih dari Sakit, Wapres Jusuf Kalla Pimpin Rapat Bahas FTA

    Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapat membahas free trade area (FTA) bersama enam kementerian terkait.
  • 2018 20 Apr
    Ekonomi
    | 4 hours ago

    AS Pertimbangkan Terapkan Larangan Investasi dari China

    Departemen Keuangan AS tengah mempertimbangkan cara untuk melarang investasi sensitif dari China untuk AS.
  • 2018 20 Apr
    Apbn & Pajak
    | 4 hours ago

    Otoritas Pajak Diminta Tak Menambah Beban Laporan Pajak

    Otoritas pajak diminta untuk lebih meningkat basis pajak, ketimbang memperbanyak regulasi yang mempersulit Wajib Pajak (WP) yang sudah patuh.
  • 2018 20 Apr
    Bumn Watch
    | 8 hours ago

    Menteri BUMN Resmikan Klinik Heritage RS Pelni

    PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) meresmikan fasilitas klinik heritage RS Pelni tepat di hari jadi rumah sakit ke-100. Klinik heritage ini menyasar kalangan peserta…
  • 2018 20 Apr
    Ekonomi
    | 8 hours ago

    Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 : Perang Dagang Jadi Topik Utama

    Bahaya terbesar dari perselisihan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan China adalah ancaman terhadap keyakinan investasi global.
  • 2018 20 Apr
    Ekonomi
    | 9 hours ago

    LAPORAN DARI WASHINGTON: Bos IMF Berharap Pertemuan IMF-World Bank di Bali Berkontribusi ke Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

    Managing Director International Monetary Fund Christine Lagarde berharap berlangsungnya pertemuan tahunan IMF-World Bank pada Oktober 2018 dapat membantu pertumbuhan ekonomi…
  • 2018 20 Apr
    Ekonomi
    | 9 hours ago

    LAPORAN DARI WASHINGTON : Aroma Kopi Wamena Sedot Perhatian Peserta

    Aroma kopi Wamena menyedot antrean panjang di sudut atrium kantor pusat Dana Moneter Internasional, kamis pagi (19/4). Segelas kopi hitam menjadi panasea dari dinginnya musim…
  • 2018 20 Apr
    Ekonomi
    | 10 hours ago

    KABAR GLOBAL 20 APRIL: AS dan Jepang Kian Intim, Eropa Terapkan Beleid Proteksi Data Pribadi

    Berita seputar perdagangan antar Amerika Serikat dan Jepang serta rencana penerapan peraturan perlindungan data pribadi oleh Eropa mewarnai media nasional pada hari ini,…
  • 2018 20 Apr
    Apbn & Pajak
    | 10 hours ago

    DJP Tinjau Ulang Kebijakan Perpajakan Internasional

    Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji kebijakan perpajakan internasional untuk merespons perubahan lanskap perpajakan global.
  • 2018 20 Apr
    Ekonomi
    | 10 hours ago

    KABAR PASAR 20 APRIL: IMF Nilai Indonesia di Jalur Tepat, Industri 4.0 Rombak Struktur Sektor Otomotif

    Berita seputar jalur tepat perekonomian Indonesia serta prospek industri 4.0 terhadap sektor otomotif nasional menjadi sorotan media massa hari ini, Jumat (20/4/2018).
    Iis Yulianti, Driver GO-JEK Ini Tak Mau Kalah dengan Peragawati
    Pembukaan Expo iB Vaganza Bandung 2018
    V-KOOL Luncurkan Paint Protection Film

    Terpopuler

    1. Luhut Bantah Alihkan Dana Gedung DPR untuk Pertemuan IMF-WB di Bali
    2. Mandiri Syariah Bidik Pembiayaan Rp55 Miliar di IIMS 2018
    3. LAPORAN DARI WASHINGTON : Luhut Tegaskan Indonesia Siap Gelar Pertemuan IMF–WB
    4. Rasio Utang Masih Aman, Pemerintah Tetap Diminta Waspada
    5. Ditjen Pajak Perjelas PMK tentang Penghitungan Peredaran Bruto
    • Bisnis.com
      • Available on:
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Code of Conduct
    • Advertise with Us
    • Contact Us
    • Career
    Copyright © 2018 by Bisnis Indonesia.
    Proudly powered by Sibertama
    • Home
    • Privacy Policy
    • Code of Conduct
    • Advertise
    • Contact Us
    • Career
    Bisnis Indonesia
    Copyright © 2018 by Bisnis Indonesia. Proudly powered by Sibertama
    Page rendered in 0.0831 seconds on g9-102
    Available on:    
    • Connect with us